Sejumlah ekonom memproyeksikan Bank Indonesia (BI) akan menahan suku bunga acuan alias BI Rate tetap di level 5,75 persen, dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI).
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan BI akan menahan suku bunga acuannya. Sebab, kenaikan suku bunga Bank Sentral AS sebesar 25 basis poin (bps) pada 16 September, sudah diantisipasi oleh BI ketika menaikkan BI Rate secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei–Juni 2026.
BI diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen pada RDG Bank Indonesia 22–23 September,”
kata Josua saat dihubungi Owrite Rabu, 23 September 2026.
Josua menjelaskan menguatnya rupiah pada Agustus, kembalinya surplus perdagangan, meningkatnya cadangan devisa, serta suku bunga pasar uang yang semakin mendekati BI Rate menunjukkan bahwa transmisi pengetatan sebelumnya mulai bekerja.
Karena itu untuk September, manfaat tambahan dari kenaikan bunga perlu dibandingkan dengan biaya terhadap kredit, konsumsi, investasi, dan pertumbuhan. Bank Sentral AS sendiri menaikkan suku bunga karena aktivitas ekonomi masih solid dan inflasi masih tinggi,”
tuturnya.
Ada Potensi BI Rate Naik
Kendati demikian, Josua memperkirakan BI berpotensi menaikkan BI Rate pada kuartal IV. Langkah ini akan ditempuh BI bila ketegangan geopolitik bertahan dan harga minyak kembali menetap di atas US$100 per barel.
Apabila Bank Sentral AS kembali memberikan kenaikan tambahan sebelum akhir 2026, skenario dasar berubah menjadi kenaikan BI Rate 25 basis poin menuju 6,00 persen pada akhir 2026. Risiko kenaikan lebih lanjut akan semakin besar apabila ketegangan geopolitik bertahan dan harga minyak kembali menetap di atas US$100 per barel,”
tuturnya.
Josua menjelaskan, ada empat kondisi yang akan menentukan apakah BI akhirnya perlu menaikkan bunga lagi setelah September. Hal itu diantaranya:
- Jika the Fed kembali menaikkan suku bunga,
- Imbal hasil surat utang AS di atas 5 persen,
- Rupiah terus melemah yang menyebabkan modal asing keluar dari RI, dan
- Kenaikan harga minyak dunia mendorong inflasi.
Jika keempat tekanan tersebut menguat bersamaan, ruang BI mempertahankan 5,75 persen akan cepat menyempit. Sebaliknya, jika minyak dan imbal hasil AS turun, Bank Sentral AS berhenti setelah kenaikan September, dan rupiah kembali stabil, BI mempunyai ruang mempertahankan suku bunga lebih lama,”
tuturnya.
Ruang Turun Terbatas
Sementara itu, Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai ruang BI untuk menurunkan suku bunga semakin terbatas. Hal itu karena masih tingginya tensi geopolitik di Timur Tengah hingga sinyal the Fed akan menaikkan suku bunga lebih lanjut pada tahun ini.
Mengingat Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuannya sebesar 100 bps dalam beberapa bulan terakhir, kami berpandangan bahwa Bank Indonesia sebaiknya mempertahankan suku bunga acuannya di 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur September mendatang,”
tuturnya.
Riefky juga menilai, kenaikan suku bunga lebih lanjut bisa menjadi opsi pada akhir tahun ini atau awal 2027. Hal itu akan dilakukan jika kondisi eksternal memburuk dan tekanan inflasi meningkat.
Kenaikan suku bunga lebih lanjut masih dapat menjadi opsi pada akhir tahun ini atau awal 2027 apabila kondisi eksternal memburuk dan tekanan inflasi meningkat,”
katanya.
Pergantian Nahkoda Fiskal dan Moneter
Riefky menilai, adanya perubahan kepemimpinan di Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan baru-baru ini semakin menekankan pentingnya koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal.
Diketahui, saat ini jabatan Menteri Keuangan dipegang oleh Suahasil Nazara menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa yang dicopot oleh Presiden Purbaya. Sementara, jabatan Gubernur BI kini ditempati oleh Destry Damayanti usai Perry Wajiyo mengajukan pengunduran diri.
Bagaimana Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan yang baru mengkoordinasikan prioritas kebijakan masing-masing, khususnya dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan stabilitas nilai tukar dengan tetap menjaga kredibilitas fiskal, akan menjadi penting dalam mempertahankan kepercayaan terhadap kerangka kebijakan Indonesia dalam beberapa bulan mendatang,”
imbuhnya.
