Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia berpotensi jauh di atas harga jual yang dibayarkan masyarakat saat ini.
Pengamat Migas Hadi Ismoyo memperkirakan, dengan asumsi harga minyak mentah rata-rata US$100 per barel dan kurs Rp17.800 per dolar AS, harga keekonomian Pertamax dapat mencapai sekitar Rp18.650 per liter.
Perhitungan tersebut menggunakan asumsi yield rata-rata sebesar 0,6. Sementara itu, harga Pertamax yang berlaku saat ini di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta dan Banten, berada di kisaran Rp15.950 per liter.
Jika asumsi rata-rata Brent di US$100 per barel, yield rata-rata 0,6 dan dolar Rp17.800, maka harga BBM khususnya Pertamax seharusnya di sekitar Rp18.650,”
kata Hadi pada Owrite, Rabu, 30 September 2026.
Menurut dia, dengan asumsi tersebut terdapat selisih sekitar Rp2.700 per liter antara estimasi harga keekonomian Pertamax dengan harga jual yang berlaku.
Harga Pertamax di SPBU kemarin saat saya beli masih sekitar Rp15.950. Artinya Pertamina masih berbaik hati untuk tidak menaikkan BBM non-subsidi,”
ujar mantan Sekretaris Jenderal IATMI itu.
Pertalite Diperkirakan Rp17.200
Hadi juga menghitung harga keekonomian untuk BBM jenis Pertalite. Dengan asumsi harga minyak mentah rata-rata US$100 per barel, kurs Rp17.800 per dolar AS, serta yield sekitar 0,65, harga komersial Pertalite diperkirakan mencapai sekitar Rp17.200 per liter.
Angka tersebut jauh di atas harga Pertalite yang saat ini masih ditetapkan Rp10.000 per liter. Dengan demikian, berdasarkan perhitungan Hadi, terdapat selisih sekitar Rp7.200 per liter antara harga jual Pertalite dan estimasi harga komersialnya.
Untuk solar, dengan asumsi harga crude US$100 per barel, kurs Rp17.800 per dolar AS dan yield diesel sekitar 0,7, Hadi memperkirakan harga diesel komersial seharusnya berada di sekitar Rp16.000 per liter. Sementara harga Biosolar subsidi saat ini masih berada di Rp6.800 per liter.
Geopolitik Jadi Faktor Risiko
Hadi menilai tekanan terhadap harga BBM tidak terlepas dari ketidakpastian geopolitik global. Menurut dia, terdapat sejumlah titik strategis yang berpotensi memengaruhi pasokan dan harga minyak dunia, terutama Selat Hormuz, jalur pipa East-West Saudi Arabia, serta Selat Bab el-Mandeb.
Situasi di kawasan tersebut memang masih menjadi perhatian pasar energi global. Menurut Data yang dilaporkan, ekspor minyak Timur Tengah pada September 2026 telah pulih dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tetapi masih berada di bawah tingkat sebelum konflik.
Aliran melalui Selat Hormuz juga masih mengalami gangguan dibandingkan kondisi normal sebelum konflik.
Media internasional melaporkan harga Brent pada 30 September berada di kisaran US$102 per barel untuk kontrak November, sementara pasar masih dibayangi ketidakpastian terkait konflik dan negosiasi AS-Iran.
Sementara itu, pipa East-West Saudi Arabia yang menghubungkan wilayah produksi minyak di bagian timur dengan pelabuhan Yanbu di Laut Merah sempat mengalami gangguan akibat serangan. Pipa tersebut memiliki kapasitas sekitar 7 juta barel per hari dan menjadi salah satu jalur alternatif untuk menghindari Selat Hormuz.
Di sisi lain, aktivitas kelompok Houthi di sekitar Bab el-Mandeb juga menambah risiko terhadap lalu lintas perdagangan dan energi.
Ketergantungan Impor Jadi Tantangan
Hadi menilai gejolak geopolitik global dapat memberikan dampak besar terhadap ketahanan energi Indonesia karena kebutuhan energi nasional masih bergantung pada pasokan impor.
Menurut dia, Indonesia masih mengimpor sekitar 1,2 juta barel minyak mentah per hari serta sekitar 350 ribu barel per hari dalam bentuk bensin dan diesel.
Kondisi tersebut membuat perubahan harga minyak dunia dan gangguan rantai pasok global berpotensi langsung meningkatkan tekanan terhadap biaya pengadaan energi nasional.
Artinya kebijakan geopolitik global sangat memengaruhi ketahanan energi nasional,”
ujarnya.
Ruang Fiskal Pemerintah
Selain persoalan pasokan, Hadi menyoroti kemampuan fiskal pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM.
Dengan asumsi kebutuhan BBM nasional sekitar 90 juta kiloliter (KL) dan porsi BBM yang disubsidi mencapai 60 persen, Hadi menggunakan asumsi volume subsidi sekitar 56 juta KL. Berdasarkan asumsi tersebut, setiap kenaikan Rp1.000 per liter disebutnya berpotensi menambah kebutuhan subsidi sekitar Rp56 triliun dalam setahun.
Untuk sisa tiga bulan 2026, tambahan kebutuhan tersebut diperkirakan sekitar Rp14 triliun untuk setiap kenaikan Rp1.000 per liter. Namun, angka volume subsidi tersebut perlu dibaca sebagai asumsi perhitungan.
Secara aritmetika, 60 persen dari total kebutuhan 90 juta KL setara dengan 54 juta KL, bukan 56 juta KL. Karena itu, besaran tambahan subsidi sangat bergantung pada asumsi volume BBM yang benar-benar masuk dalam skema subsidi atau kompensasi pemerintah.
Kita tidak bisa mengontrol harga minyak dunia. Itu semua berdasarkan supply dan demand dengan lingkungan geopolitik dunia,”
katanya.
