Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

Prabowo 2 Tahun Berkuasa Antrean BBM Masih Ada, Pengamat: Ini yang Perlu Dibenahi

Seringnya Antrean BBM diberbagai daerah akhir-akhir ini membuat kemampuan pemerintah dalam menjaga pasokan BBM perlu dievaluasi.

Kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (Sumber: Antara Foto/Yudi Manar/bar)
Kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. (Sumber: Antara Foto/Yudi Manar/bar)

Pengamat migas sekaligus mantan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Hadi Ismoyo menilai pemerintah belum sepenuhnya mampu menjamin ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat selama dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. 

Hal ini tercermin dari antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang masih terjadi di beberapa daerah. Hadi mengatakan, kemampuan pemerintah dalam menjaga pasokan BBM perlu dievaluasi.

Sangat perlu dievaluasi. Bahwa sejatinya pemerintah belum mampu secara sempurna menyediakan BBM bagi rakyatnya. Antrean SPBU di beberapa daerah sebagai bukti otentik,”

kata Hadi kepada Owrite, Rabu, 21 Oktober 2026.

Menjamin Kebutuhan BBM

Pertamina Tambah Pasokan BBM di Pulau Bali. (Sumber: Pertamina)
Pertamina Tambah Pasokan BBM di Pulau Bali. (Sumber: Pertamina)

Menurut dia, evaluasi tersebut penting untuk memastikan pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya meningkatkan kemandirian energi, tetapi juga mampu menjamin kebutuhan BBM masyarakat terpenuhi secara konsisten.

Iklan

Selain menjamin ketersediaan pasokan, Hadi meminta pemerintah membuka sejumlah indikator secara transparan kepada publik untuk mengevaluasi kinerja sektor BBM pada akhir tahun kedua pemerintahan Prabowo–Gibran.

Ia menyoroti tiga aspek utama yang perlu disampaikan secara terbuka.

Yang perlu dibuka secara transparan adalah harga keekonomian BBM secara transparan beserta besaran subsidi BBM, mekanisme distribusi dan logistik, serta mitigasi dan langkah-langkah strategis untuk mengurangi kebocoran BBM oleh oknum,”

ujar Hadi.

Keterbukaan Informasi

Jalur BBM Subsidi di Salah satu SPBU milik Pertamina. (Sumber: Pertamina)
Jalur BBM Subsidi di Salah satu SPBU milik Pertamina. (Sumber: Pertamina)

Menurut Hadi, keterbukaan informasi pada ketiga aspek tersebut diperlukan agar masyarakat dapat menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan BBM, mengelola subsidi, dan memperbaiki sistem distribusi energi nasional.

Evaluasi tersebut juga dapat menjadi dasar untuk mengukur kemajuan pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mengidentifikasi persoalan yang masih harus diselesaikan agar ketersediaan BBM lebih merata dan antrean di SPBU dapat diminimalkan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Natania Longdong adalah jurnalis di Owrite yang berfokus pada isu internasional, energi, dan lingkungan. Dengan pengalaman lebih dari empat

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.