Insentif Mobil Listrik Belum Terbit, Pemerintah Justru Wacanakan Insentif Kendaraan Lain

Sementara itu, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai Rp376,8 triliun atau 84,3% dari pagu APBN 2026.

Rencana Insentif Pajak

INDEF GTI juga menyoroti rencana insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk mobil listrik berbasis baterai yang belum memiliki aturan pelaksanaan hingga pertengahan Oktober 2026.

Sebelumnya, pemerintah merencanakan insentif PPN DTP sebesar 100% untuk mobil listrik berbaterai nikel dan 40% untuk mobil listrik dengan jenis baterai lainnya.

Andry mengingatkan, apabila insentif kendaraan hybrid lebih dahulu diterbitkan, konsumen berpotensi mengubah pilihan kendaraan karena selisih harga dengan mobil listrik berbasis baterai semakin menyempit.

Jika insentif hybrid terbit lebih dulu sementara insentif BEV masih tertunda, selisih harga keduanya menyempit. Pembeli yang tadinya siap beralih ke mobil listrik bisa kembali memilih kendaraan yang masih bergantung pada BBM. Hasilnya berlawanan dengan tujuan mengatasi kelangkaan BBM,”

jelasnya.

Menghilangkan Ketergantungan BBM

INDEF GTI menilai mobil hybrid belum dapat menghilangkan ketergantungan terhadap BBM karena masih menggunakan bensin.

Sebaliknya, mobil listrik berbasis baterai tidak menggunakan BBM dalam pengoperasiannya sehingga dinilai lebih efektif untuk menekan konsumsi bahan bakar.

Atas dasar itu, INDEF GTI merekomendasikan Kementerian Keuangan segera menerbitkan aturan PPN DTP untuk mobil listrik sesuai skema yang telah diumumkan.

Pemerintah juga diminta menunda insentif fiskal baru bagi kendaraan hybrid, plug-in hybrid, dan REEV sampai insentif BEV berjalan dan dampaknya terhadap konsumsi BBM dievaluasi.

Selain itu, pembangunan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) perlu diprioritaskan di wilayah yang berulang kali mengalami kelangkaan BBM untuk mendukung percepatan adopsi kendaraan listrik.