Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Ekonomi Bisnis

PPN Pembalut 11 Persen Dipersoalkan, BPS Justru Belum Catat Beban Belanja Menstruasi Perempuan

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai ketiadaan data tersebut menjadi persoalan dalam merumuskan kebijakan

1 menit
Sumber di Google
Ilustrasi pembalut.
Ilustrasi pembalut. (Foto: Pixabay/southernsun)
Syifa Fauziah

Oleh

Di tengah polemik pengenaan PPN 11 persen terhadap pembalut, data mengenai rasio pengeluaran pembelian produk menstruasi terhadap pendapatan perempuan belum tercatat dalam survei pengeluaran konsumsi penduduk Badan Pusat Statistik (BPS) 2025.

Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi, menilai ketiadaan data tersebut menjadi persoalan dalam merumuskan kebijakan yang mampu melindungi perempuan dari risiko kemiskinan menstruasi.

Sayangnya, rasio pengeluaran pembalut tiap bulan dibandingkan dengan pendapatan perempuan Indonesia secara nasional belum turut terdata pada survei pengeluaran untuk konsumsi penduduk Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2025,”

ujar Natasya dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Selasa, 10 November 2026.

Pengeluaran Pembalut Penting

Menurut dia, pencatatan pengeluaran pembalut penting dilakukan agar pemerintah dapat mengetahui kelompok perempuan yang paling rentan mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan menstruasi.

Iklan

Padahal, pencatatan data tren pengeluaran pembalut ini sangat penting dikumpulkan untuk menjadi acuan pengambilan kebijakan terkait menstruasi yang lebih berkeadilan,”

ujarnya.

Natasya menilai, tanpa pemetaan yang memadai, pemerintah akan kesulitan menentukan kelompok sasaran yang membutuhkan bantuan maupun subsidi pembalut.

Misalnya, data tersebut dapat menjadi pemetaan kelompok perempuan yang rentan jatuh pada kemiskinan menstruasi, sehingga bisa diprioritaskan dalam penyaluran subsidi pembalut atau kebijakan afirmatif lainnya yang relevan,”

ucapnya.

Dia juga mendorong pemerintah melakukan pemantauan berkala terhadap perubahan harga, frekuensi penggunaan dan penggantian pembalut, serta keterjangkauan produk bagi perempuan berpenghasilan rendah.

Reformulasi pajak pembalut perlu disertai pemantauan berkala terhadap perubahan harga, frekuensi penggunaan dan penggantian pembalut, keterjangkauan bagi perempuan berpenghasilan rendah, serta kualitas dan ketersediaan produk di berbagai wilayah,”

tutupnya.

Iklan