Mahkamah Agung (MA) menegaskan, pidana denda dalam perkara tindak pidana di bidang perpajakan wajib dibayar, dan tidak dapat digantikan dengan kurungan.
Bila terpidana tidak membayar, maka akan dilakukan penyitaan dan pelelangan harta kekayaan.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak dapat digantikan dengan pidana kurungan dan wajib dibayar oleh terpidana,”
bunyi Pasal 18 ayat (1) dikutip Senin, 5 Januari 2026.
Pasal 18 ayat (2) menjelaskan, jika terpidana tidak membayar denda paling lama satu bulan setelah putusan pengadilan. Maka jaksa akan menyita dan melelang harta kekayaan terpidana, untuk membayar pidana denda.
Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana untuk membayar pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,”
tegas aturan itu.
Kendati demikian, Mahkamah Agung masih memberikan pengecualian terbatas, bila dalam penelusuran dan penyitaan harga kekayaan ternyata terpidana orang pribadi tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar denda.
Maka hukuman bisa diganti dengan pidana penjara, dengan lama waktu tidak melebihi pidana penjara yang diputus.
Dalam hal setelah dilakukan penelusuran dan penyitaan harta kekayaan, terpidana orang pribadi tidak memiliki harta kekayaan yang mencukupi untuk membayar pidana denda, dapat dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi pidana penjara yang diputus,”
tulisnya.
Aturan ini sendiri mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Dalam hal ini Ketua MA Sunarto telah menetapkan pada tanggal 10 Desember 2025, dan diundangkan pada 23 Desember 2025.
Adapun aturan ini diterbitkan menimbang beberapa hal. Pertama untuk mewujudkan tujuan bernegara, sehingga perlu optimalisasi pendapatan negara yang diupayakan melalui penegakan hukum pidana di bidang perpajakan.
Kedua karena belum tersedianya ketentuan tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
Sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan di pengadilan.
Ketiga dibutuhkan pedoman bagi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan.
Hal ini pada akhirnya diharapkan bisa meningkatkan efektivitas, sinergi, dan optimalisasi pengembalian kerugian pada pendapatan negara.
