Penghentian Pemeriksaan MBG Cerminkan Lemahnya Komitmen Berantas Korupsi

Demikian pula kalau memang masalah MBG ini ingin kita lanjutkan dengan sebersih-bersihnya, kenapa di ruang publik beredar salinan surat dari Polda Jawa Tengah yang isinya, dalam situasi hari ini harus saya katakan, menunjukkan resistensi terhadap penegakan hukum itu sendiri?”

ujarnya.

‘Gesekan’ Polri vs Kejaksaan Hal yang Lazim

Meski demikian, Reza mengaku tidak terlalu mempermasalahkan gesekan antara institusi kepolisian dan kejaksaan karena hal tersebut dinilainya merupakan dinamika yang lazim terjadi di antara dua lembaga penegak hukum.

Bagi saya, tidak terlalu terpengaruh, tidak terlalu terganggu, dan tidak terlalu terusik oleh gesekan itu. Karena sekali lagi, menurut saya itu kodrati, sampai kapan pun mereka akan terus bergesekan,”

ucapnya.

Namun, ia menilai langkah penghentian pemeriksaan oleh Kejaksaan Agung dan beredarnya surat internal Polda Jawa Tengah justru menjadi persoalan yang lebih mendasar karena dapat memengaruhi persepsi publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi.

Lanjut Reza, apabila benar penghentian pemeriksaan dan pola pengaturan internal tersebut juga terjadi di wilayah lain, maka kondisi itu perlu mendapat perhatian serius.

Nah, sikap yang diambil oleh Kejaksaan Agung dengan menghentikan pemeriksaan, dan sikap yang diambil misalnya oleh Polda Jawa Tengah yang perkiraan saya juga tidak hanya dilakukan oleh Jawa Tengah, tetapi mungkin juga oleh satuan wilayah Polri lainnya,”

katanya.

Itulah yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki portofolio yang meyakinkan dalam konteks pemberantasan korupsi yang bertali-temali dengan persoalan MBG,”

ucap Reza.