Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Mabes TNI telah merespons surat terkait penanganan kasus dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI sudah menindaklanjuti koordinasi itu dengan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap prajurit yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
“Bahwa sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan oleh Puspom TNI. Artinya sudah ditindaklanjuti apa yang KPK sampaikan melalui surat tersebut,”
kata Budi kepada wartawan, Jumat 13 November 2026.
Budi mengklaim pihaknya dapat respons positif dari Puspom TNI yang akan menindaklanjuti konstruksi perkara yang melibatkan prajurit.
Iklan
“Sehingga pihak TNI juga sudah mendapatkan secara utuh informasi dari adanya dugaan tindak pidana korupsi di BNPB,”
ujar Budi.
Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan lima orang tersangka dugaan korupsi DSP atau dana darurat untuk kebencanaan di lingkungan BNPB. Mereka diantaranya Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; Richard Erlangga (RIC) selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB; Gabriel Purwaka Sigit (GPS) selaku Kepala sekaligus PPK Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.
Lalu, Syifa Nrika Ghifarin (SNG) dan Gerry Prasetiawan (GER) selaku pihak swasta. Mereka ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK selama 20 hari pertama.
Dalam kluster dugaan konflik kepentingan, Bima diduga mengambil keuntungan Rp30,98 miliar dari pembelian saham praktik korupsi dana darurat kebencanaan.
KPK mengungkap adanya sejumlah vendor yang bermitra dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan diduga memiliki keterkaitan dengan Bima. Perusahaan-perusahaan tersebut disebut mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung selama periode 2024 hingga 2026.
Berdasarkan temuan KPK, total nilai pengadaan barang dan jasa BNPB yang melibatkan perusahaan terafiliasi dengan Bima mencapai Rp148 miliar.
Gedung KPK di Jakarta Selatan. (kpk.go.id)
Rinciannya, nilai pengadaan pada 2024 mencapai Rp45,76 miliar. Kemudian meningkat menjadi Rp52,27 miliar pada 2025, serta sekitar Rp50 miliar pada 2026.
Dalam pengungkapan tersebut, KPK juga mencatat keterkaitan kepemilikan saham PT Alfa Veritas Energizer (AVE). Perusahaan itu tercatat memiliki 150,4 juta lembar saham PT MDLA atau setara dengan 1,07 persen kepemilikan.
Selain dugaan pengaturan pengadaan, KPK turut mengungkap klaster dugaan suap yang menjerat Richard Erlangga. Ia diduga meminta sejumlah uang kepada pihak vendor setelah perusahaan itu mendapatkan proyek melalui penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang dan jasa pada 2026.
Salah satu perusahaan yang disebut dalam perkara ini adalah PT Trans Lintas Selaras (TLS). Perusahaan tersebut mendapatkan paket pengadaan melalui mekanisme penunjukan langsung dan menyanggupi permintaan fee dari Richard.
Uang tersebut kemudian diserahkan Direktur PT TLS, Gery Prasetiawan kepada Richard melalui seorang perantara. KPK mencatat total uang yang diterima mencapai Rp2,38 miliar. Penerimaan itu berlangsung sejak Januari hingga September 2026.
Dalam perkara dugaan korupsi ini, KPK menerapkan pasal berbeda terhadap para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Bima dijerat Pasal 12 huruf i UU Tipikor. Sementara itu, RIC disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf i UU Tipikor.
Adapun SNG dan GER selaku pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b, atau Pasal 606 ayat (1) KUHP. Sementara, GPS selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, serta Pasal 12B UU Tipikor.
