Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hukum

Negara Rugi Rp67,9 Miliar, Bareskrim Ungkap Praktik Mafia BBM Subsidi di Sulsel

Bareskrim Polri mengugkapkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebabkan kerugian negara Rp67,9 miliar.

Negara Rugi Rp67,9 Miliar, Bareskrim Ungkap Praktik Mafia BBM Subsidi di Sulsel
Bareskrim Polri ungkap kerugian negara Rp67,9 miliar dari kasus dugaan TPPU penyelundupan BBM bersubsidi di Sulsel

Bareskrim Polri mengugkapkan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebabkan kerugian negara sebesar Rp67,9 miliar.

Kasus tersebut merupakan pengembangan berdasarkan laporan tipe A dari Ditreskrimsus Polda Sulsel terkait dugaan TPPU yang diterbitkan tertanggal 20 Oktober 2026.

“Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, ini penyidik telah memeriksa 43 orang saksi dan satu orang ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka,”

ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Suhasto saat jumpa pers Jakarta, Senin 16 November 2026.

Transaksi dari Kapal ke Kapal

Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/4/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melalui surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak awal April 2026 telah menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar maksimal 50 liter per hari yang berlaku hingga akhir Mei 2026.
Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani konsumen saat mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Banda Aceh, Aceh, Selasa (7/4/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah melalui surat edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sejak awal April 2026 telah menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis pertalite dan biosolar maksimal 50 liter per hari yang berlaku hingga akhir Mei 2026. (ANTARA FOTO/Irwansyah Putra/nym)

Kasus dugaan penyalahgunaan BBM terungkap semula adanya pengangkutan dan pemindahan BBM jenis bio solar menggunakan kapal SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999.

Iklan

Setelahnya, semua BBM subsidi biosolar diangkut ke dalam kapal. Para pelaku, kata Suhasto memindahkan BBM subsidi dari kapal ke kapal untuk melakukan transaksi ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar.

“Jadi kegiatan tersebut diduga berlangsung dalam beberapa periode, ini sejak Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026, dengan total volume pemindahan BBM bersubsidi ini yang tercatat sekitar 3.532 KL,”

ucapnya.

follow the money

Setelah kasus tersebut dikembangkan ke TPPU, penyidik melakukan penelusuran follow the money dan follow the asset dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan menemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp67.904.375.000

“Dengan fokus penyidikan tidak hanya pada tindak pidana asal. Tetapi juga menelusuri aliran dana pihak-pihak yang juga menerima atau menikmati hasil kejahatan, serta aset yang juga berasal dari tindak pidana tersebut,”

ungkap Suhasto.

Dirreskrimsus Polda Sulsel Kombes Taufik Herdiansyah Zeinardi mengatakan, praktik tindak pidana penyelundupan BBM Bio Solar subsidi kerap terjadi dikarenakan perusahaan pembeli melakukan bisnis yang tidak sesuai ketentuan.

“Dalam praktiknya, perusahaan ini mengangkut tambahan BBM tersebut yang seharusnya misalkan, dia membeli di perusahaan itu tuh 30 kiloliter. Tetapi pada nyatanya, praktiknya, dia mengirimkan BBM ini ke tempat tujuan itu tidak sejumlah itu. Ada peningkatan jumlah BBM yang dikeluarkan,”

katanya.

Polri menemukan indikasi kapal yang digunakan tidak sesuai dengan dari tujuan daerah asal. Taufik mengatakan, terdapat 3.652 kiloliter, dari lima kali pengiriman yang dilakukan setiap bulan dalam satu kali pengiriman.

“Jadi dia beli jumlahnya itu sangat sedikit, tetapi praktiknya karena dia saat mengirimkan ke daerah banyak. Nah, inilah yang kita telusuri sumber-sumber adanya perbedaan-perbedaan tersebut,”

bilang dia.

“Seperti itu. Jadi modusnya dia mengubah dokumen asal dengan dokumen pengiriman itu yang berbeda, seperti itu. Yang seolah-olah bahwa pengiriman ke daerah tujuan itu seolah-olah resmi, padahal tidak, seperti itu,”

lanjutnya.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas

  • Redaktur

    Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.