Mantan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Dicky Budiman memberi tanggapan terkait antrian video viral warga yang memadati kantor BPJS Kesehatan di Depok.
Dilansir dari unggahan Instagram @infodepok_id, antrean tersebut terjadi setelah sebagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran yang dibiayai pemerintah dinonaktifkan.
Para warga terpaksa mengurus kepesertaan baru, bahkan beralih ke BPJS Mandiri karena kebutuhan layanan kesehatan yang mendesak.
Peralihan ke BPJS Mandiri bukan fenomena sederhana, ‘masyarakat mampu membayar sendiri’, melainkan indikator multifaktor yang harus diidentifikasi dan di solusikan,”
ujar Dicky Budiman kepada owrite, Kamis 5 Februari 2026.
Dicky memberi contoh, seperti keterbatasan waktu layanan, ketidakpastian administrasi, defisit komunikasi publik, serta kerentanan ekonomi laten.
Menurutnya, secara kebijakan hal tersebut seharusnya menjadi alarm evaluatif bagi sinkronisasi data penerima bantuan, kecepatan reaktivasi kepesertaan, transparansi status real-time, serta diskusi publik mengenai hak dan prosedur JKN.
Solusi ideal bukan mendorong masyarakat beralih ke mandiri, melainkan memastikan bahwa mereka yang memang berhak atas PBI tidak terdorong keluar dari skema bantuan hanya karena hambatan administratif. Dengan demikian, prinsip universal health coverage tetap terjaga bukan hanya di atas regulasi, tetapi juga di pengalaman nyata masyarakat,”
jelasnya.
Lebih lanjut Dicky mengatakan secara administratif, non-aktifnya kartu KIS terjadi karena beberapa faktor dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan antara lain.
- Pemerintah melalui Kementerian Sosial secara rutin memutakhirkan DTKS untuk memastikan penerima bantuan kesehatan (PBI) masih memenuhi kriteria. Dalam proses verifikasi ini, sejumlah nama peserta bisa tidak tercatat lagi sehingga status KIS non-aktif.
- Peserta yang diidentifikasi sudah tidak lagi tergolong miskin/rentan miskin, berpindah domisili, atau sudah tercatat di DTKS lebih dari 6 bulan tanpa verifikasi, dapat menyebabkan non-aktif otomatis oleh sistem ujar Dicky Budiman kepada owrite, Kamis 5 Februari 2026.
- Kesalahan teknis seperti data kependudukan yang tidak sinkron antara Dukcapil, DTKS, dan sistem BPJS dapat mempengaruhi status kepesertaan.
