Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Hype

MUI Tetapkan Vape Haram, Produksi hingga Perdagangannya Juga Dilarang

MUI menetapkan penggunaan vape haram melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026. Produksi dan perdagangan rokok elektrik juga dinyatakan haram.

gambar ilustrasi rokok elektrik (vape)
gambar ilustrasi rokok elektrik (vape). (foto: pixabay)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Tak hanya bagi pengguna, MUI juga mengharamkan produksi hingga perdagangan vape.

Ketetapan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh mengatakan dalam fatwa ini tidak hanya mengatur penggunaan vape, tetapi juga mencakup seluruh rantai bisnis produk rokok elektrik.

Iklan

Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya,”

ujar Ni’am dikutip dari laman MUI, Selasa, 10 November 2026.

Kesehatan dan Lingkungan

Dalam ketentuan hukum fatwa tersebut, MUI juga menetapkan tiga point penting. Pertama, penggunaan vape hukumnya haram karena dinilai membahayakan kesehatan dan lingkungan.

Kedua, penyalahgunaan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga hukumnya haram.

Ketiga, memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik turut dinyatakan haram.

Ni’am menjelaskan, salah satu pertimbangan penetapan fatwa tersebut adalah kandungan nikotin yang dapat memicu ketergantungan dan berdampak negatif terhadap sistem saraf.

Zat-zat Terlarang

Selain itu, MUI juga menyoroti adannya penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran dan konsumsi zat-zat terlarang.

Atas dasar itu, MUI juga meminta Presiden Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape secara menyeluruh, termasuk ketentuan sanksinya.

MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran vape.

Selain itu, MUI mengimbau agar masyarakat menghindari penggunaan vape dan melindungi anak-anak serta remaja dari paparan nikotin dan risiko ketergantungan.

Iklan

Topik terkait

Penulis dan penyunting

  • Reporter

    Mahasiswa IISIP Jakarta yang percaya bahwa setiap data punya cerita dan setiap kebijakan punya dampak. Sedang mendalami dinamika sosial

  • Editor

    Editor berita di OWRITE Media, meliput pemberitaan gaya hidup dan Peristiwa.