Seorang bro yang berbisnis Claude KYC, pergi ke desa-desa di bagian barat Indonesia, secara offline mencari ibu-ibu Indonesia. Verifikasi identitas secara tatap muka, mendaftarkan akun Claude, lalu bayar tunai,”
tulis akun X @_FPRAb dikutip Rabu, 11 November 2026.
Dalam skema itu, warga diminta menggunakan identitas dan wajah mereka untuk menyelesaikan proses Know Your Customer (KYC). Setelah akun berhasil dibuat dan terverifikasi, akun itu diduga diserahkan kepada pihak lain untuk diperjualbelikan.
Menanggapi fenomena ini, pemerhati budaya dan komunikasi digital Firman Kurniawan mengingatkan risiko penyalahgunaan identitas.
Pakai data asli, pakai face recognition. Nah, ketika itu didapatkan, terus dijual (akunnya). Setelah dikuasi oleh orang yang membeli itu bisa digunakan untuk apa saja,”
kata Firman kepada Owrite, Rabu, 11 November 2026.
Ia menjelaskan data KTP dan pengenalan wajah merupakan informasi yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas digital. Jika jatuh ke tangan pihak yang tak bertanggung jawab, identitas tersebut berpotensi digunakan untuk penipuan hingga pembuatan identitas palsu.
Salah satu risiko yang disorot Firman adalah penyalahgunaan data untuk membuka rekening perbankan digital. Ia mengungkap pelaku bisa saja memanfaatkan informasi pada KTP dan teknologi deepfake untuk meniru wajah pemilik identitas saat menjalani proses verifikasi secara daring.
Karena responnya real time (deepfake) dan terlihat meyakinkan. Dibuatlah rekening (pembukaan rekening digital), tapi ternyata untuk menampung hasil judol atau menampung dana untuk terorisme,
ujarnya.
Menurut Firman, kondisi itu bisa membuat seseorang yang tak mengetahui aktivitas pelaku justru terseret ketika terjadi penelusuran terhadap rekening atau aktivitas digital yang menggunakan identitasnya.
Jejak-jejak digitalnya ditelusur (pelacakan). Asalnya pertama dari mana. Nah, itu bisa saja nanti bermuara pada pemilik KTP yang akunnya dikuasai oleh orang lain. Jadi, data KTP dan face recognition yang kita setorkan bisa dipakai untuk apa saja (termasuk tindak kejahatan).
ujarnya.
Maka itu, ia menyarankan masyarakat yang telanjur menyerahkan KTP dan melakukan verifikasi wajah kepada pihak yang tidak dikenal untuk segera melapor kepada pemerintah desa atau aparat terkait.
Firman menilai masyarakat perlu melaporkan jika identitas mereka telah digunakan untuk membuat akun. Namun, tak mengetahui tujuan dan penggunaan akun tersebut setelah proses verifikasi selesai.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tak mudah menyerahkan data pribadi hanya karena mendapat imbalan uang, terutama jika tidak mengetahui siapa pihak yang mengumpulkan data dan untuk apa identitas tersebut digunakan.
