Wacana relokasi badak Jawa memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan penyampaian kebijakan pemerintah. Pasalnya, informasi tersebut lebih dahulu disampaikan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo, bukan kementerian teknis yang menangani persoalan konservasi.
Menanggapi polemik itu, Direktur Exclusive Partner Politik Indonesia Abubakar Solissa menilai utusan khusus Presiden tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kebijakan yang berkaitan dengan kewenangan kementerian atau lembaga teknis. Namun, langkah itu bisa dilakukan selama dapat diskresi dari Presiden Prabowo Subianto.
Kalau memang ada diskresi Presiden untuk dia ngomong semacam itu yang berkaitan dengan kewenangan dari kementerian atau badan teknis, ya menurut saya salah-salah saja. Tidak ada masalah,”
kata Abubakar kepada Owrite, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, perdebatan mengenai pihak yang lebih dahulu menyampaikan informasi muncul karena adanya perbedaan penafsiran di masyarakat. Sebagian publik mungkin pertanyakan mengapa wacana ini pertama kali disampaikan oleh utusan khusus Presiden dan bukan kementerian terkait.






