Pemerintah Indonesia masih belum menentukan sikap terkait kemungkinan mengirim observer atau pengamat pemilu ke Myanmar, yang dijadwalkan berlangsung pada Desember 2025 di bawah kendali junta militer.
Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menyebut bahwa Indonesia berharap pesta demokrasi di Myanmar dapat berjalan inklusif dan adil, namun keputusan akhir tetap berada di tangan Myanmar sendiri.
Kita belum memutuskan. Tapi saya sampaikan, Indonesia berharap ada proses pemilu yang benar-benar inklusif. Namun, kembali lagi, pelaksanaannya bergantung pada pihak Myanmar,”
Sugiono di Gedung Pancasila, Jakarta, Rabu (5/11).
ASEAN Belum Satu Suara Pemantauan Pemilu
Sugiono menambahkan, pemerintah Myanmar sebelumnya mengklaim bahwa proses pemilu mereka sudah cukup inklusif, berdasarkan pernyataan perwakilannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang digelar pada 26–28 Oktober di Kuala Lumpur, Malaysia.
Namun, di balik pernyataan tersebut, belum ada konsensus antarnegara ASEAN untuk mengirim misi pemantau pemilu secara resmi di bawah bendera organisasi kawasan itu.
Sejumlah sumber diplomatik menyebutkan, para pemimpin ASEAN masih berhati-hati karena khawatir langkah apapun dapat memicu ketegangan baru dan menggagalkan kemajuan menuju perdamaian di Myanmar.
Melemahkan Legitimasi Junta
Pengamat politik internasional dari Solaris Strategies Singapore, Mustafa Izzuddin, menilai bahwa keputusan ASEAN atau Indonesia untuk tidak mengirim pengamat ke Myanmar bisa berdampak besar terhadap legitimasi junta militer.
Tanpa pengamat independen, tak akan ada bukti kredibel bahwa pemilu di Myanmar digelar secara bebas dan adil,”
Izzuddin.
Junta Myanmar berencana menggelar pemilu nasional pada 28 Desember 2025, hampir empat tahun setelah kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sah pimpinan Aung San Suu Kyi.
Kudeta tersebut memicu gelombang protes besar-besaran, yang ditanggapi junta dengan penangkapan massal dan tindakan brutal terhadap warga sipil, termasuk pembunuhan di berbagai wilayah.
Akibat situasi tersebut, ASEAN membekukan partisipasi junta militer Myanmar di seluruh forum tingkat tinggi blok Asia Tenggara itu.
Namun, Myanmar masih diakui secara administratif sebagai anggota, dan biasanya diwakili oleh permanent secretary atau wakil tetap negara tersebut.
Dialog Damai dan Demokrasi
Komunitas internasional, termasuk ASEAN, terus mendesak dialog nasional di Myanmar agar demokrasi dapat dipulihkan.
Indonesia, yang selama ini aktif dalam diplomasi kawasan, menegaskan komitmennya untuk terus mendorong penyelesaian damai dan menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Kita harap semua pihak bisa menahan diri agar proses perdamaian benar-benar berjalan sesuai kesepakatan,”
Sugiono.
