Ketegangan diplomatik antara China dan Jepang kembali meningkat setelah Beijing mengirimkan surat resmi ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait komentar Jepang mengenai potensi konflik di Taiwan.
Dalam pernyataan terbaru, Kementerian Luar Negeri Jepang menegaskan bahwa tuduhan China sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima.
Pemerintah Jepang memastikan bahwa posisi negaranya terhadap perdamaian regional tetap konsisten dan tidak berubah.
Komitmen Jepang terhadap perdamaian tidak bergeser. Tuduhan China sepenuhnya tidak dapat diterima,”
Kemlu Jepang.
Juru bicara senior pemerintah Jepang, Maki Kobayashi, turut memberikan respons langsung atas isi surat yang dikirim Duta Besar China untuk PBB, Fu Cong.
Kobayashi menekankan bahwa klaim China yang menyebut Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengubah posisi resmi Jepang terkait Taiwan adalah tuduhan yang tidak memiliki dasar sama sekali.
Ia menegaskan bahwa Jepang sudah menjelaskan berkali-kali kepada China mengenai maksud sebenarnya dari pernyataan Takaichi.
Kami sudah menyampaikan posisi konsisten kami terkait isu Taiwan. Jepang tetap terbuka untuk berdialog dengan China,”
Kobayashi dalam wawancara di sela KTT G20 di Johannesburg.
Tuduhan Pelanggaran Hukum Internasional
Dalam surat yang dikirim pada Jumat (21/11), Fu Cong menuduh PM Jepang Sanae Takaichi telah melakukan pelanggaran serius terhadap hukum internasional karena menyebut Jepang dapat melakukan respons militer jika China menyerang Taiwan.
Fu memperingatkan bahwa intervensi Jepang akan dianggap sebagai tindakan agresi.
Jika Jepang berani melakukan intervensi militer dalam situasi lintas Selat, itu merupakan agresi,”
tulis Fu Cong.
China akan mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya sesuai Piagam PBB dan hukum internasional,”
Fu Cong.
Pembatasan Perjalanan hingga Pelarangan Produk Jepang
Perselisihan kedua negara memanas sejak pernyataan Takaichi pada 7 November. Pernyataan itu menyebut Jepang dapat mengerahkan Pasukan Bela Diri jika China melancarkan serangan ke Taiwan.
Beijing langsung memprotes keras, menilai komentar tersebut sebagai provokasi yang melanggar batas diplomatik.
Sebagai respons, China melarang warganya bepergian ke Jepang, menghentikan impor produk laut Jepang, dan menunda penayangan sejumlah anime Jepang serta konser musik Jepang.
Meskipun tekanan dari China meningkat, Takaichi menolak menarik ucapannya. Namun ia menyatakan bahwa ia tidak akan membahas skenario pengerahan militer lebih jauh untuk menghindari eskalasi.
China selama ini menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan secara terbuka menyatakan siap menggunakan kekuatan militer bila diperlukan untuk menyatukan pulau itu dengan daratan.
Sementara Taiwan yang memiliki pemerintahan demokratis bersikeras bahwa masa depan mereka hanya bisa ditentukan oleh rakyat Taiwan sendiri.
Isu Taiwan menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan China-Jepang. Ketegangan terbaru ini menambah daftar panjang gesekan diplomatik yang dapat mempengaruhi stabilitas Asia Timur.
