Korea Selatan mengalami krisis kelahiran. Lebih dari 4.000 sekolah dasar, menengah, dan tinggi di seluruh Korea memutuskan tutup seiring dengan menyusutnya populasi siswa di negara tersebut.
Dilansir dari Korean Times, Rabu 31 Desember 2025, Anggota Parlemen dari Partai Demokrat Korea, Jin Sun-mee mengungkapkan menurut data dari Kementerian Pendidikan, sebanyak 4.008 sekolah di bawah 17 kantor pendidikan regional di seluruh Korea Selatan telah ditutup hingga Maret tahun ini.
Selama periode tersebut, jumlah siswa yang terdaftar menurun dari 9,9 juta menjadi 5,07 juta,”
ujar Jin Sun Mee dalam keterangannya.
Dari total tersebut, sebanyak 3.674 sekolah dasar ditutup secara permanen, sekolah menengah sebanyak 264 dan sekolah tinggi sebanyak 70.
Dalam lima tahun terakhir saja, 158 sekolah telah ditutup, dan 107 sekolah tambahan diproyeksikan akan ditutup dalam lima tahun ke depan.
Krisis siswa di Korea Selatan ini disebabkan karena tingkat kelahiran yang rendah. Bahkan Korea termasuk negara dengan tingkat kelahiran terendah di dunia.
Laju penutupan sekolah juga menunjukkan bahwa penurunan jumlah siswa diperkirakan akan semakin cepat di wilayah provinsi daripada di wilayah ibu kota.
Jumlah penutupan terbesar terjadi di Provinsi Jeolla Utara dengan 16 sekolah, diikuti oleh Provinsi Jeolla Selatan 15 sekolah, Provinsi Gyeonggi 12 sekolah, dan Provinsi Chungcheong Selatan 11 sekolah.
Prospek demografis negara secara keseluruhan menunjukkan bahwa kontraksi ini hanya akan semakin intensif dalam beberapa tahun mendatang, bahkan mungkin beberapa dekade.
Lembaga Pengembangan Pendidikan Korea yang dikelola negara memperkirakan bahwa jumlah siswa sekolah dasar, menengah, dan atas mencapai sekitar 5,07 juta tahun ini dan diproyeksikan akan menurun menjadi sekitar 4,25 juta pada tahun 2029, dan terjadi penurunan lebih dari 800.000 siswa hanya dalam enam tahun.
Data kementerian juga mengungkapkan kesenjangan serius dalam pengelolaan lokasi sekolah yang ditutup. Dari 4.008 sekolah yang telah ditutup, 376 masih belum digunakan.
Di antara sekolah-sekolah tersebut, 266 telah terbengkalai selama lebih dari satu dekade, dan 82 telah ditinggalkan selama lebih dari 30 tahun.
Menurut kantor anggota parlemen, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan lanjutan dan pemanfaatan kembali fasilitas sekolah lama tertinggal dari kecepatan penutupan, yang menimbulkan kekhawatiran tentang pemborosan aset publik.
Kita tidak boleh hanya berhenti pada penutupan sekolah, tetapi harus mengembangkan peta jalan jangka panjang untuk memanfaatkan kembali sekolah-sekolah tersebut sebagai aset bagi masyarakat setempat,”
tandas Jin.
