Baru dilantik pada tengah malam dan kembali menjalani pelantikan terbuka beberapa jam kemudian, Wali Kota New York Zohran Mamdani langsung menggunakan hari pertamanya pada Kamis untuk mengambil langkah cepat.
Ia menerbitkan serangkaian perintah eksekutif yang menyasar pemilik properti sewaan serta percepatan pembangunan perumahan.
Tak hanya itu, Mamdani juga menyampaikan bahwa pemerintah kota akan mengambil apa yang ia sebut sebagai “tindakan yang menetapkan preseden” dengan ikut campur dalam proses kebangkrutan pemilik properti swasta yang dikaitkan dengan 93 gedung hunian.
Hari ini adalah awal dari era baru bagi Kota New York. Ini adalah hari pelantikan. Ini juga adalah hari jatuh tempo pembayaran sewa,”
kata Mamdani seperti dilansir dari foxnews.
Pemerintah Kota Hadapi Pemilik Properti Bermasalah
Berbicara dari sebuah gedung apartemen di Brooklyn, Mamdani menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi ujian awal apakah pemerintahannya berani berhadapan langsung dengan pemilik properti terkait kondisi hunian, termasuk terlibat dalam proses hukum yang menentukan nasib para penyewa.
Ia menyoroti kenyataan bahwa banyak warga New York kembali ke apartemen yang, menurutnya, dibiarkan rusak oleh pemilik properti.
Mamdani menggambarkan kondisi tersebut sebagai tempat tinggal dengan sewa yang terus meningkat, minim perbaikan, dipenuhi kecoa, dan bahkan tanpa pemanas.
Tidak akan menunggu untuk bertindak dan saya akan berdiri membela para penyewa kota ini,”
ujar Mamdani.
Tiga Perintah Eksekutif Fokus Masalah Perumahan
Dalam pengumumannya, Mamdani merilis tiga perintah eksekutif utama yang berfokus pada isu perumahan.
Perintah pertama adalah mengaktifkan kembali Mayor’s Office to Protect Tenants, lembaga yang akan difokuskan pada penanganan pengaduan dan penegakan tanggung jawab pemilik properti atas kondisi berbahaya.
Mamdani menegaskan dirinya akan memastikan bahwa pelanggaran 311 diselesaikan. Selain itu ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan meminta pertanggungjawaban para “slumlord” atas ancaman berbahaya dan berisiko terhadap kesejahteraan penyewa.
Perintah eksekutif kedua membentuk satuan tugas LIFT, yang bertujuan menginventarisasi lahan milik kota untuk mempercepat pengembangan perumahan.
Mamdani menyebut satuan tugas ini akan meninjau aset properti kota dan mengidentifikasi lokasi yang layak dikembangkan paling lambat 1 Juli.
Perintah ketiga membentuk satuan tugas SPEED (Streamlining Procedures to Expedite Equitable Development) yang bertugas menyederhanakan proses perizinan yang selama ini menghambat pembangunan perumahan.
Kedua satuan tugas tersebut berada di bawah pengawasan Wakil Wali Kota Bidang Perumahan dan Perencanaan, Lila Joseph.
Ini adalah langkah-langkah besar, tetapi ini baru permulaan dari upaya komprehensif untuk memperjuangkan kepentingan para penyewa,”
ujar Mamdani.
Sebelumnya di hari yang sama, Mamdani juga menandatangani Perintah Eksekutif No. 1 yang mencabut seluruh perintah eksekutif era mantan Wali Kota Eric Adams yang diterbitkan sejak 26 September 2024, kecuali yang kembali disahkan oleh pemerintahannya.
Ia juga menandatangani perintah yang menetapkan struktur pemerintahan baru, termasuk pengangkatan lima wakil wali kota beserta tugas pengawasan masing-masing.
Gedung Bermasalah Jadi Lokasi Pengumuman
Seluruh pengumuman tersebut disampaikan di 85 Clarkson Ave., sebuah gedung sewa terkendali yang disebut Mamdani dimiliki oleh Pinnacle Realty, yang ia labeli sebagai pemilik properti yang terkenal buruk.
Menurut Mamdani, para penyewa di gedung tersebut menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari kecoa hingga tidak adanya pemanas.
Ia menyebut gedung itu termasuk dalam 93 properti yang terhubung dengan pemilik yang sama dan kini berada dalam proses kebangkrutan.
Wali kota mengungkapkan bahwa gedung-gedung tersebut akan dilelang kepada pemilik lain yang berada di peringkat keenam dalam daftar pemilik properti terburuk di New York, dengan total lebih dari 5.000 pelanggaran berbahaya yang belum ditangani dan sekitar 14.000 pengaduan.
Ini adalah situasi yang tidak dapat dipertahankan. Jadi, hari ini kami mengumumkan bahwa kami akan mengambil tindakan dalam kasus kebangkrutan tersebut dan turun tangan untuk mewakili kepentingan kota serta kepentingan para penyewa,”
ujar Mamdani.
Siap Turun Tangan dalam Proses Hukum
Mamdani menegaskan bahwa dirinya telah menginstruksikan calon penasihat hukum korporasi pilihannya, Steve Banks, untuk mengambil langkah hukum yang ia sebut sebagai tindakan yang menetapkan preseden.
Kami adalah kreditur dan pihak yang berkepentingan. Saya juga ingin memperjuangkan rumah yang aman dan layak huni serta berupaya mengurangi risiko besar penggusuran bagi penyewa,”
tambah Mamdani.
