Wali Kota New York Zohran Mamdani langsung membuat gebrakan pada hari pertamanya menjabat.
Ia menandatangani sebuah perintah eksekutif yang membatalkan sejumlah kebijakan peninggalan mantan wali kota Eric Adams, termasuk aturan-aturan yang selama ini dianggap mencerminkan dukungan terhadap Israel.
Keputusan ini diumumkan pada Kamis 1 Januari 2026 dan langsung berdampak luas terhadap arah kebijakan pemerintahan kota.
Melalui perintah eksekutif tersebut, Mamdani menyatakan bahwa seluruh kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Sementara itu, kebijakan yang terbit sebelum tanggal tersebut tetap berlaku, kecuali jika secara khusus direvisi atau dicabut melalui keputusan baru.
Aturan Larangan Boikot Israel Dihapus
Langkah ini secara langsung membatalkan beberapa kebijakan kontroversial yang diteken Eric Adams menjelang akhir masa jabatannya.
Salah satunya adalah perintah eksekutif yang melarang lembaga pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel.
Selain itu, kebijakan yang mengadopsi definisi antisemitisme yang lebih luas—termasuk mengategorikan beberapa bentuk kritik terhadap Israel sebagai antisemitisme—juga turut dicabut.
Meski mencabut sejumlah aturan lama, Mamdani memastikan tidak semua kebijakan era sebelumnya dihapus.
Pembentukan Kantor Penanggulangan Antisemitisme Kota New York tetap dipertahankan dan akan terus beroperasi.
Dalam perintah yang sama, ditegaskan pula bahwa pencabutan kebijakan ini tidak berdampak pada perintah eksekutif darurat yang saat ini masih berlaku.
Pembelaan Kebebasan Berpendapat
Mengutip The New York Times, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, Donna Lieberman, menilai kebijakan yang dicabut terlihat sebagai langkah-langkah akhir pemerintahan sebelumnya yang berupaya membatasi sudut pandang berbeda.
Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Hal ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,”
ujar Lieberman.
