Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan kesiapannya untuk menggunakan jasa baik PBB guna mendukung kemungkinan terselenggaranya dialog nasional yang inklusif di Venezuela.
Pernyataan tersebut disampaikannya pada Rabu, 7 Januari 2026 sebagaimana diungkapkan juru bicara Sekjen PBB.
Dalam taklimat harian kepada wartawan, juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menjelaskan bahwa Antonio Guterres baru saja menyelesaikan pertemuan dengan Duta Besar Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 45 menit.
Dalam pertemuan tersebut, sekjen menegaskan kembali posisinya yang telah disampaikan secara terbuka mengenai aksi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela,”
ujar Dujarric seperti dilansir Xinhua.
Kekhawatiran PBB
Sebelumnya, dalam pernyataan di Dewan Keamanan PBB pada Senin 5 Januari 2025, yang disampaikan atas nama Sekjen oleh Wakil Sekjen PBB untuk Urusan Politik, Rosemary DiCarlo, Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi di Venezuela.
Ia menyoroti potensi meningkatnya ketidakstabilan di negara tersebut, dampaknya terhadap kawasan sekitar, serta preseden berbahaya yang dapat muncul dalam praktik hubungan antarnegara.
Saya tetap sangat prihatin bahwa aturan hukum internasional tidak dihormati sehubungan dengan aksi militer pada 3 Januari,”
kata Guterres.
Seruan Dialog Inklusif dan Demokratis
Selain mengkritik penggunaan kekuatan militer, Guterres juga menyerukan agar seluruh pihak di Venezuela menempuh jalur dialog.
Ia menekankan pentingnya proses yang inklusif dan demokratis, di mana semua elemen masyarakat Venezuela dapat terlibat dalam menentukan masa depan negaranya.
Pada dini hari 3 Januari waktu setempat, militer Amerika Serikat melancarkan sejumlah serangan ke wilayah Venezuela.
Dalam operasi tersebut, Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya secara paksa dibawa ke Amerika Serikat dan ditahan di New York. Langkah ini memicu gelombang kecaman luas dari berbagai pihak di tingkat internasional.
