Sikap kehati-hatian pemerintah Indonesia dalam merespons eskalasi militer antara Amerika Serikat- zionis Israel dan Iran menjadi sorotan.
Meski terkesan lamban, Dosen Hubungan Internasional dari Universitas Pelita Harapan Edwin Tambunan berpendapat bahwa Jakarta sebenarnya tidak diam, melainkan tengah menavigasi posisi netralnya melalui pendekatan yang lebih personal.
Dalam pengamatan saya, Indonesia tidaklah diam. Pemerintahan Prabowo sudah memberi respons. Namun, sikap dan posisi Indonesia tidak dinyatakan secara formal dan institusional, melainkan lebih bersifat personal,”
kata Edwin kepada owrite, Selasa, 3 Maret 2026.
Sikap personal tersebut salah satunya terlihat dari tawaran Presiden Prabowo yang bersedia menjadi fasilitator dialog atau mediator bagi pihak berkonflik. Langkah ini sebagai sinyal kuat bahwa Indonesia menolak memihak.
Pernyataan Prabowo yang bersedia menjadi mediator sudah mengindikasikan sikap Indonesia yang tidak mendukung atau pro siapapun, dan posisi pemerintahannya netral dalam urusan perang AS-Israel dan Iran. Tidak mungkinkan menawarkan diri menjadi mediator kalau posisinya tidak netral,”
sambung dia.
Edwin melanjutkan, cuitan Menteri Luar Negeri Sugiono di X hari ini, setelah berbicara lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran, juga menjadi indikasi kuat sikap Indonesia. Sugiono tidak berani tegas mengecam dan menyatakan penolakan terhadap serangan AS-Israel.
Pernyataan yang disampaikan sangat normatif, “Indonesia urges all parties to exercise maximum restraint and pursue immediate de-escalation. Respect for international law and the UN Charter must be upheld. Dialogue and diplomacy are the only viable path to regional stability.”
Edwin menyoroti bahwa pernyataan tersebut sangat normatif.
Sugiono tidak berani tegas mengecam dan menyatakan penolakan terhadap serangan AS/Israel,”
ujar Edwin.
Sikap dan posisi yang disampaikan secara personal oleh Prabowo dan Sugiono, bagi Edwin menunjukkan tiga hal:
- Lemahnya koordinasi di Kemlu dan kementerian terkait untuk dapat menyatakan posisi Indonesia yang jelas. Patut diduga di dalam pemerintahan sendiri tidak ada sikap yang bulat tentang hal ini.
- Prabowo dan jajarannya memang menghadapi kesulitan luar biasa untuk menegaskan posisi Indonesia. Serangan AS/Israel ke Iran persis terjadi tidak lama berselang setelah kesepakatan dengan AS ditandatangani di bawah tajuk yang memuat kata aliansi. Akibatnya, Prabowo tidak bisa “mengkhianati” kesepakatan ini dengan memosisikan Indonesia secara tegas berlawanan dengan AS.
- Dengan dua masalah di atas, saat ini pemerintah sepertinya sedang buying time, wait and see, mencermati angin perang akan bertiup ke mana. Apabila sudah agak jelas, baru menyatakan sikap dan posisi secara tegas.
Singkatnya, mengapa belum bersikap? Karena Jakarta memang tidak siap,”
tegas Edwin.
Respons Pemerintah
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Vahd Nabyl berkata pemerintah siap mengambil langkah konkret secara langsung jika para pihak berkonflik menyetujui mediasi.
Bahwa pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, telah resmi menyampaikan kesiapan memfasilitasi dialog guna membantu terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif. Apabila disetujui oleh para pihak, Presiden Republik Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bertolak ke Teheran dalam rangka upaya mediasi dan de-eskalasi,”
ucap Vahd kepada owrite.
Hal ini sejalan dengan prinsip Indonesia mengenai pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara, serta tentunya kepatuhan terhadap hukum internasional dan nilai-nilai yang terkandung dalam Piagam PBB.
Kemudian, prioritas utama pemerintah saat ini ialah perlindungan WNI di kawasan Timur Tengah. Sejak awal meningkatnya eskalasi keamanan, Menlu RI telah berkomunikasi secara intensif dengan para Kepala Perwakilan RI di kawasan untuk memastikan langkah-langkah perlindungan yang diperlukan dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dinamika di lapangan.
Imbauan pada seluruh WNI juga dilakukan, untuk memantau informasi resmi dari otoritas setempat dan perwakilan RI, menjaga komunikasi intensif dengan perwakilan setempat, membatasi aktivitas non-esensial dan menunda rencana perjalanan keluar/masuk wilayah terdampak, hingga situasi keamanan dan operasional penerbangan kembali kondusif,”
jelas Vahd.
Eskalasi perang terbuka ini pecah hanya berselang sehari setelah kolapsnya perundingan nuklir antara Amerika Serikat dan Iran di Jenewa. Pada Sabtu pagi, 28 Februari 2026, Israel dengan dukungan armada militer Amerika Serikat secara mendadak melancarkan operasi militer gabungan bersandi Lion’s Roar atau Epic Fury.
Gempuran udara dan rudal tersebut secara beruntun menghantam tiga fasilitas nuklir utama Iran termasuk situs Fordo, pangkalan militer, hingga area pusat pemerintahan di Teheran, serta merambah ke beberapa kota vital lainnya seperti Isfahan, Tabriz, dan Qom.
Dampak operasi gabungan ini memukul telak pucuk pimpinan tertinggi Iran. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dinyatakan tewas setelah salah satu gempuran menghancurkan area di dekat kantornya di Teheran, yang seketika membuat Iran menetapkan 40 hari masa berkabung nasional.
