Ormas Ahlulbait Indonesia (ABI) membantah tuduhan yang mengaitkan Ketua Umum ABI Ustadz Zahir Yahya, serta anggota Dewan Syura ABI Ustadz Abdullah Assegaff, dengan dugaan operasi maritim Unit 4000 Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Asia Timur.

Bantahan resmi tersebut disampaikan ABI menanggapi laporan media Iran International yang melaporkan bahwa Zahir dan Abdullah bertindak sebagai perantara dalam merekrut warga negara Indonesia untuk operasi rahasia di jalur perairan strategis, seperti Selat Malaka, Selat Bangka, dan Pelabuhan Tanjung Priok.

ABI menegaskan bahwa Ustadz Zahir Yahya dan Ustadz Abdullah Assegaff tidak memiliki keterlibatan dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), termasuk Unit 4000 sebagaimana dikaitkan dalam pemberitaan tersebut,”

kata ABI dalam keterangan resminya, Senin, 14 September 2026.

Bukan Intelijen Asing

Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. (Sumber: Google Maps)
Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan strategis di dunia. (Sumber: Google Maps)

Menurut ABI, penyebutan nama belaka dari sumber yang tak dibuka identitasnya tidak serta-merta membuktikan keterlibatan seseorang dalam tindakan intelijen asing.

Dalam materi yang dipublikasikan kepada masyarakat, tidak diperlihatkan dokumen, komunikasi, transaksi, tindakan operasional, ataupun fakta lain yang dapat diperiksa secara independen untuk menjelaskan hubungan kedua tokoh tersebut dengan tindakan yang dituduhkan,”

lanjut pernyataan ABI.

ABI menilai pencantuman nama pimpinan mereka berpotensi merusak kehormatan pribadi sekaligus kredibilitas organisasi.

Mereka juga meluruskan bahwa kegiatan keagamaan, pendidikan, maupun hubungan antarlembaga tidak boleh disalahartikan sebagai aktivitas intelijen.

ABI Tunduk pada Pancasila

Terkait isu geopolitik, ABI menegaskan posisinya yang tunduk pada Pancasila dan UUD 1945, serta selalu mendorong penyelesaian konflik internasional melalui jalur diplomasi dan perdamaian melalui lembaga seperti PBB dan OKI.

Sikap organisasi terhadap persoalan internasional tidak dapat dijadikan dasar untuk mengaitkannya dengan operasi intelijen atau kegiatan militer pihak tertentu,”

imbuh ABI.