Presiden AS Donald Trump terus berubah-ubah omongannya terkait Iran.
AS berencana siapkan serangan besar ke Iran tapi masih lihat dinamika.
Gedung Putih dilaporkan minta Pentagon menyiapkan opsi serangan terhadap Iran yang berpotensi dilancarkan sebelum pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS) pada 3 November 2026.
Langkah AS itu mencerminkan upaya pemerintahan Presiden Donald Trump mempertimbangkan kembali pilihan militer di tengah negosiasi yang belum menghasilkan kesepakatan dengan Teheran.
Menukil laporan The Jerusalem Post, Sabtu, 10 Oktober 2026, ada dua pejabat pemerintahan yang menyebut Komando Pusat AS (CENTCOM) tengah menyusun sejumlah skenario operasi. Namun, target potensial, skala serangan, dan keputusan akhir mengenai penggunaan kekuatan militer masih dibahas.
Iklan
Perencanaan itu disebut berkaitan dengan keinginan Trump menunjukkan kemajuan dalam konflik. Selain itu, meredakan tekanan politik akibat tingginya harga bensin menjelang pemilu.
Meski demikian, opsi serangan terbatas tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan tersebut. Dari laporan itu, pendukung operasi militer terbatas menilai serangan bisa memberi Trump kesempatan untuk menunjukkan keberhasilan militer kepada pemilih sebelum pemungutan suara.
Namun, mereka juga mengakui bahwa operasi semacam itu belum tentu cukup untuk menghasilkan kesepakatan dengan Teheran. Selain itu, tak juga menjamin kondisi keamanan pelayaran di Selat Hormuz, ataupun menurunkan harga bensin sebelum hari pemilihan.
Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa Trump masih memiliki berbagai pilihan untuk menentukan langkah berikutnya. Meskipun Presiden kontroversial itu juga sebelumnya sempat berucap tak akan menyerang Iran sebelum pemilu 3 November 2026.
Masih memiliki semua opsi yang tersedia kapan saja,”
kata pejabat tersebut.
Pejabat itu tidak memberikan jawaban mengenai kapan serangan potensial ke Iran bakal dilakukan.
Selain skenario sebelum pemilu, Pentagon juga dilaporkan sudah menyiapkan pilihan operasi militer setelah pemungutan suara. Opsi itu mencakup serangan terbatas hingga kampanye yang lebih luas, termasuk kemungkinan serangan tambahan terhadap industri energi Iran.
Sejumlah penasihat presiden disebut minta agar keputusan mengenai operasi militer ditunda hingga pemilu selesai. Pertimbangannya, konflik yang kembali memanas justru dapat menjadi beban politik bagi Partai Republik, terutama jika serangan balasan menyebabkan korban di pihak militer AS.
Dengan demikian, waktu pelaksanaan operasi jadi salah satu pertimbangan penting bagi pemerintahan Trump. Washington perlu memperhitungkan dampak strategis terhadap Iran sekaligus konsekuensi politik domestik jika eskalasi terjadi menjelang pemungutan suara.
Laporan mengenai persiapan militer AS bukan hal yang sepenuhnya baru. Pada 2 Oktober, The Jerusalem Post yang mengutip The Washington Post, memberitakan bahwa Pentagon mempertimbangkan peningkatan kehadiran angkatan laut AS di Timur Tengah seiring munculnya kemungkinan serangan baru setelah pemilu.
Kapal Induk Amerika Serikat. (Sumber: Unsplash/MD Amadul Haque)
Laporan tersebut menyebut sekitar 50 ribu personel militer AS telah ditempatkan di kawasan itu. Meski demikian, persiapan dan penempatan pasukan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa keputusan untuk melancarkan serangan telah diambil.
Negosiasi Masih Berlangsung
Di tengah perencanaan militer, komunikasi antara Washington dan Teheran dilaporkan masih berlangsung melalui perantara.
Namun, kedua pihak belum menyelesaikan perbedaan terkait gencatan senjata, blokade AS, dan pembukaan kembali Selat Hormuz.
Ketegangan di jalur pelayaran strategis tersebut turut memperumit situasi. The Atlantic melaporkan bahwa serangan Iran terhadap sejumlah kapal pada awal pekan itu mendorong beberapa pemilik kapal mempertimbangkan kembali keputusan untuk melintasi Selat Hormuz.
Kondisi itu menambah tekanan terhadap upaya pemulihan keamanan pelayaran, yang juga berkaitan dengan kepentingan ekonomi dan stabilitas harga energi.
Perselisihan mengenai program nuklir Iran menjadi hambatan lain dalam perundingan. Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan dalam wawancara yang diterbitkan The Jerusalem Post pada Rabu bahwa kesepakatan dengan Teheran harus mencakup pengurangan nyata terhadap kapasitas pengayaan uranium Iran.
Vance juga menyampaikan bahwa Washington belum sepenuhnya memahami proses pengambilan keputusan di dalam kepemimpinan Iran, termasuk seberapa besar kewenangan yang dimiliki para pejabat yang terlibat dalam perundingan.
Sementara itu, seorang pejabat senior Iran mengatakan bahwa tuntutan Washington terkait pengakuan atas persoalan nuklir bertentangan dengan posisi Teheran. Ia menegaskan bahwa hak Iran untuk melakukan pengayaan uranium tetap menjadi garis merah.
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa jalur diplomasi masih menghadapi tantangan mendasar, meskipun komunikasi belum terputus.
Pada akhirnya, persiapan opsi militer dan kelanjutan negosiasi berjalan beriringan. Trump masih memiliki sejumlah pilihan, tetapi keputusan untuk menyerang Iran akan bergantung pada perkembangan perundingan.
Selain itu, faktor pertimbangan keamanan kawasan, dan kalkulasi politik menjelang pemilu sela AS juga berpengaruh.
