Pemilihan sela atau midterm elections Amerika Serikat (AS) pada Selasa, 3 November 2026, bukan sekadar menentukan peta kekuatan politik di kongres.
Hasil pemungutan suara kali ini juga berpotensi mengubah arah perekonomian AS mulai dari kebijakan pajak, tarif perdagangan, layanan kesehatan, hingga perang Iran.
Menukil dari Investopedia, Presiden AS Donald Trump menghadapi ujian politik penting dalam pemilu tersebut. Jika Partai Demokrat berhasil merebut kendali Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senat, atau bahkan keduanya, pemerintahan Trump berpotensi menghadapi tekanan lebih besar dalam menjalankan agenda ekonominya.
Iklan
Persaingan kedua partai juga berlangsung di tengah meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi. Harga kebutuhan pokok, inflasi, dan kenaikan harga bahan bakar juga saat ini jadi persoalan yang membebani kehidupan warga AS.
Survei Pew Research Center pada Oktober menunjukkan ekonomi jadi perhatian utama pemilih dari kedua partai. Sebanyak 84 persen pemilih terdaftar di AS menyebut persoalan ekonomi sebagai kekhawatiran nomor satu mereka.
Ketidakpuasan itu terlihat dalam survei kepercayaan konsumen terbaru. Warga AS mengeluhkan tingginya harga bahan bakar akibat perang Iran serta inflasi yang terus melampaui kenaikan upah sehingga menekan standar hidup masyarakat.
Kondisi ini jadi peluang bagi Demokrat untuk menjadikan kebijakan ekonomi Trump sebagai sasaran utama dalam agenda politik mereka untuk ‘menangkan’ pemilu sela.
Pemimpin DPR dari Partai Demokrat, Hakeem Jeffries, bahkan dengan pede sudah menyiapkan sejumlah agenda legislasi yang akan didorong dalam 100 jam pertama jika partainya memperoleh kemenangan.
Mengutip laporan The New York Times, Jeffries berencana mengajukan rancangan undang-undang untuk membatalkan pemotongan anggaran Medicaid dan Medicare oleh Trump. Lalu, Demokrat juga ingin mengakhiri kebijakan tarif, serta menghentikan perang di Iran jika mendapat persetujuan kongres.
Meski demikian, kemenangan Demokrat tidak serta-merta membuat seluruh agenda tersebut bisa langsung dijalankan. Mereka kemungkinan tetap membutuhkan dukungan Partai Republik untuk mengesampingkan veto presiden.
Presiden AS Donald Trump klaim Selat Hormuz wilayah AS. (Foto: AI).
Para ekonom pun memperkirakan hasil pemilu akan membawa konsekuensi berbeda terhadap perekonomian AS. Kondisi itu bergantung pada jumlah kursi yang berhasil direbut Demokrat.
Sasaran Utama Demokrat
Salah satu persoalan ekonomi yang paling menentukan dalam pemilu kali ini adalah inflasi. Biaya hidup menjadi isu utama yang terus disorot Demokrat dengan menyalahkan kebijakan pemerintahan Trump sebagai salah satu faktor pendorong kenaikan harga.
Dari data Biro Statistik Tenaga Kerja AS, harga konsumen pada September meningkat 3,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Angka itu semakin menjauh dari target inflasi bank sentral AS Federal Reserve (The Fed) sebesar 2 persen per tahun.
Adapun dari para ekonom memperkirakan hasil pemilu akan memengaruhi prospek inflasi AS. Tekanan kenaikan harga berpotensi berkurang apabila Kongres berhasil membatasi kewenangan Trump dalam menerapkan tarif perdagangan.
Namun, upaya Demokrat memperlambat deregulasi juga berpotensi meningkatkan biaya di sejumlah sektor. Hal itu termasuk pasar keuangan, layanan kesehatan, energi, dan teknologi.
Para ekonom Wells Fargo juga sudah memperingatkan risiko inflasi apabila Partai Republik tetap menguasai Kongres dan melanjutkan sejumlah kebijakan ekonomi Trump.
Kontrol Partai Republik yang berkelanjutan mungkin menghadirkan risiko inflasi terbesar jika pemotongan pajak tambahan, tarif, atau kebijakan imigrasi yang lebih ketat merangsang permintaan atau membatasi pasokan tenaga kerja,”
tulis laporan Investopedia yang dinukil pada Selasa, 3 November 2026.
Selain inflasi, kebijakan tarif perdagangan juga berpotensi menjadi sasaran perubahan apabila Demokrat memperoleh mayoritas di Kongres.
Para ekonom Deutsche Bank yang dipimpin Brett Ryan menilai Demokrat memiliki peluang untuk menantang kebijakan tarif Trump. Bahkan, upaya tersebut dinilai berpotensi mendapat dukungan dari sejumlah anggota Partai Republik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kebijakan tarif pemerintah.
Mayoritas Demokrat di satu atau kedua Dewan dapat menantang kebijakan tarif—tantangan yang bahkan dapat berhasil mengingat kurangnya dukungan luas untuk tarif di dalam partai Trump sendiri,”
tulis para ekonom Deutsche Bank dalam sebuah komentar.
Beban Politik Trump
Selain persoalan ekonomi domestik, perang Iran juga menjadi salah satu isu yang berpotensi memengaruhi hasil pemilu sela AS.
Ilustrasi Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei. (Foto: AI).
Konflik tersebut ikut mendorong kenaikan harga bahan bakar yang dirasakan masyarakat AS. Demokrat berpeluang memanfaatkan persoalan itu untuk menekan pemerintahan Trump agar mengubah arah kebijakan luar negerinya.
Namun, upaya menghentikan perang Iran tak akan mudah. Para ahli dari lembaga kajian Brookings Institution menilai kongres punya keterbatasan dalam memengaruhi keputusan militer presiden. Pasalnya, konstitusi menempatkan presiden sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata.
Meski demikian, Kongres tetap punya instrumen untuk memberikan tekanan kepada pemerintahan Trump. Salah satunya melalui kewenangan penganggaran pertahanan.
Demokrat dapat mengancam tak menyetujui anggaran pertahanan sebagai cara memengaruhi kebijakan pemerintah terkait perang Iran.
Mayoritas baru akan mampu memberikan tekanan baru yang substansial pada pemerintahan Trump,”
tulis para ahli Brookings Institution.
Dengan demikian, perubahan komposisi Kongres berpotensi membuat kebijakan perang Trump menghadapi pengawasan dan tekanan politik yang lebih besar.
Dampak pemilu sela juga diperkirakan merembet ke sektor teknologi. Imbasnya terutama pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Investasi pusat data AI selama ini jadi salah satu sumber pertumbuhan penting bagi perekonomian AS. Namun, prospek pembangunan infrastruktur tersebut tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah federal di Washington.
Kepala Ekonom AS di Oxford Economics Michael Pearce menilai hambatan terbesar pembangunan pusat data justru berada di tingkat pemerintahan negara bagian dan pemerintah kota.
Menurut dia, pemerintahan Trump telah menggunakan regulasi dan perintah eksekutif untuk menghilangkan berbagai hambatan pembangunan pusat data. Sementara itu, upaya kongres untuk mengesahkan undang-undang komprehensif diperkirakan membutuhkan waktu lebih lama.
Dia menyingung risiko jangka menengah terhadap pembangunan pusat data di ibu kota negara bagian dan balai kota daripada Washington.
Di mana pemerintahan Trump telah menggunakan peraturan dan perintah eksekutif untuk menghilangkan sebanyak mungkin hambatan bagi pembangunan,”
tulis Pearce dalam sebuah komentar.
Masa Depan The Fed
Persaingan memperebutkan kursi Senat juga menjadi bagian penting dalam pemilu sela AS. Siapa yang menguasai Lembaga itu berpotensi memiliki pengaruh besar terhadap arah kepemimpinan The Fed.
Senat memiliki kewenangan untuk menyetujui calon anggota Dewan Gubernur The Fed yang diajukan Presiden. Maka itu, komposisi politik di lembaga tersebut bisa memengaruhi kemampuan Trump membentuk kepemimpinan bank sentral AS.
Trump selama ini mendorong The Fed menurunkan suku bunga. Jika semakin banyak calon yang diajukannya berhasil mendapatkan persetujuan Senat, pengaruh Presiden terhadap komposisi Dewan Gubernur The Fed juga berpotensi meningkat.
Dewan Gubernur The Fed terdiri dari tujuh anggota. Setidaknya satu posisi diperkirakan kosong sebelum pemilu presiden berikutnya.
Masa jabatan mantan Ketua The Fed Jerome Powell sebagai anggota Dewan Gubernur dijadwalkan berakhir pada Januari 2028. Penggantinya nantinya harus mendapatkan persetujuan Senat.
Selain itu, Trump juga berupaya mendorong Gubernur The Fed Lisa Cook keluar dari jabatannya. Apabila upaya tersebut berhasil, Senat kembali memiliki peran dalam menyetujui calon penggantinya.
Dengan demikian, hasil pemilu sela tidak hanya menentukan kemampuan Trump menjalankan agenda ekonomi dan politiknya. Namun, juga berpotensi memengaruhi arah kebijakan moneter AS.
