Karhutla tidak dapat disebut aman terkendali ketika masyarakat masih harus menghirup asap selama berbulan-bulan dan menanggung risiko kesehatan setiap hari,”
ujar Natasya dalam keterangan tertulis, Rabu, 28 Oktober 2026.
Menurutnya, dampak karhutla tidak hanya terlihat dari jumlah kasus penyakit, tetapi juga dari terganggunya kehidupan sehari-hari masyarakat.
Anak-anak menghadapi kondisi udara yang tidak sehat, sementara pekerja tetap harus beraktivitas di tengah paparan asap.
Karena itu, Natasya menekankan perlunya akses informasi mengenai kualitas udara dan risiko kesehatan agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan yang sesuai dengan kondisi di wilayah masing-masing.
Informasi risiko harus mudah diakses, sementara bantuan dan layanan kesehatan perlu tersedia secara berkelanjutan di tengah krisis yang terjadi di wilayah terdampak,”
katanya.
Perlindungan tersebut, lanjut Natasya, perlu memprioritaskan kelompok yang lebih rentan terhadap dampak karhutla, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat dengan penyakit pernapasan, masyarakat adat, serta pekerja luar ruangan.
Ia menilai penanganan kesehatan harus menjadi bagian dari respons bencana, bukan sekadar langkah tambahan setelah kebakaran meluas dan masyarakat mulai mengalami gangguan kesehatan.
Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menanggung dampak bencana ini sendirian. Pemerintah harus memastikan bantuan dan layanan kesehatan benar-benar menjangkau masyarakat terdampak,”
tandasnya.
