Menurut dia, peningkatan penemuan kasus harus diikuti pelayanan dan pengobatan yang optimal agar upaya pengendalian berjalan efektif.
“Saya memberikan dukungan sepenuhnya agar pada 2030 eliminasi TBC di Jakarta benar-benar bisa terwujud. Upaya ini tidak bisa dilakukan setengah-setengah,”
kata Pramono dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Rabu, 28 Oktober 2026.
Pramono menilai tingginya mobilitas penduduk Jakarta dan wilayah metropolitan di sekitarnya membuat penanganan TBC membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi.
Karena itu, ia meminta rumah sakit pemerintah maupun swasta, fasilitas kesehatan TNI-Polri, puskesmas, serta masyarakat memperkuat koordinasi dalam menemukan dan menangani pasien TBC.
Jakarta memiliki 197 rumah sakit, termasuk 31 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta 44 puskesmas kecamatan dan 292 puskesmas pembantu.
Jaringan fasilitas kesehatan tersebut diharapkan dapat memperluas akses pemeriksaan dan pengobatan bagi masyarakat.
Pramono juga menegaskan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan tidak boleh dibatasi oleh kepemilikan KTP Jakarta.
Menurut dia, pengendalian penyakit menular memerlukan kerja sama lintas wilayah, terutama di kawasan metropolitan yang mobilitas penduduknya tinggi.
“Selain mengoptimalkan fasilitas kesehatan, Pemprov DKI mendorong keterlibatan kader PKK, Dasawisma, dan masyarakat di tingkat lingkungan untuk memperluas edukasi serta membantu menjangkau warga yang membutuhkan pemeriksaan. Pasukan Putih yang berjumlah 584 personel juga dinilai dapat mendukung upaya kesehatan berbasis komunitas sesuai tugas dan kewenangannya,”
jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan, peningkatan penemuan kasus harus disertai penanganan yang tepat dan evaluasi berkala.
Strategi Penanggulangan TBC
Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan program sekaligus memperbaiki strategi penanggulangan TBC.
“Perkembangan dari angka-angka yang dilaporkan Dinas Kesehatan DKI menunjukkan peningkatan, baik dalam penemuan kasus maupun sosialisasi kepada masyarakat,”
ujar Benjamin.
Ia mengatakan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan jaringan rumah sakit akan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperbaiki agar pelaksanaan program penanggulangan TBC pada 2027 lebih optimal.