Masyarakat dengan disabilitas, masyarakat yang tinggal di pesisir, pegunungan, kepulauan, dan masyarakat adat menghadapi hambatan yang berbeda, mulai dari keterbatasan transportasi dan fasilitas kesehatan hingga gangguan akses akibat bencana,”
ujarnya.
Menurut Natasya, penerapan kebijakan yang seragam berisiko tidak menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang menghadapi keterbatasan akses.
Karena itu, pendekatan pelayanan kesehatan perlu disesuaikan dengan situasi di masing-masing wilayah.
Untuk mencegah memburuknya situasi di atas, diperlukan kebijakan kesehatan yang adaptif iklim dengan mempertimbangkan kondisi geografis, gender, disabilitas, serta sosial-ekonomi masyarakat,”
jelasnya.
Memperkuat Layanan Kesehatan
Salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah memperkuat layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah, terutama bagi masyarakat yang sulit menjangkau fasilitas kesehatan.
Strateginya pun perlu disesuaikan, misalnya melalui penyediaan layanan kesehatan bergerak dan kunjungan rumah, penguatan fasilitas kesehatan di wilayah rawan bencana, serta memastikan metode edukasi disampaikan dengan bahasa dan pendekatan lokal yang melibatkan komunitas setempat,”
tutur Natasya.
Dia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan kesehatan. Menurutnya, kelompok rentan tidak boleh hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat, tetapi juga harus diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan dan persoalan yang mereka hadapi.
Pemerintah perlu melibatkan masyarakat secara inklusif dan bermakna, terutama kelompok rentan, dalam perencanaan hingga evaluasi kebijakan agar setiap program kesehatan dapat diakses dan memberikan manfaat terukur secara berkeadilan bagi kelompok rentan yang paling membutuhkan,”
imbuhnya.
