Dadang menjelaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan difasilitasi. Maka itu, seluruh personel diminta mengedepankan pendekatan humanis serta menjalankan tugas secara profesional.
Seluruh personel agar menjaga profesionalisme serta mengutamakan komunikasi dan pendekatan humanis dalam menghadapi dinamika di lapangan,”
jelas Dadang.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan agar setiap tindakan petugas dilakukan secara terukur, proporsional, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Untuk mendukung kelancaran kegiatan, Polda Metro Jaya turut menyiapkan rekayasa lalu lintas selama aksi berlangsung. Masyarakat bisa memantau informasi melalui akun resmi Instagram @poldametrojaya dan @tmcpoldametro.
Adapun warga yang membutuhkan bantuan kepolisian juga dapat menghubungi layanan 110.
Hal senada disampaikan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi. Ia bilang kehadiran aparat TNI-Polri bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat termasuk mereka yang hendak menyampaikan aspirasi.
Ia meminta seluruh personel memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib serta tetap menjalankan tugas sesuai prosedur.
Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,”
tuturnya.
Pengamanan tersebut dilakukan di tengah rencana demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama organisasi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Sadar). Aksi dijadwalkan berlangsung di kawasan Tugu Proklamasi dan Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Oktober 2026.
Mahasiswa menggelar aksi untuk menyuarakan kritik terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mereka nilai masih menyisakan banyak persoalan.
Sejumlah isu yang disoroti meliputi mahalnya harga kebutuhan pokok, pembatasan kebebasan berpendapat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tingginya biaya pendidikan, serta persoalan ekonomi dan keuangan.
Dalam aksi nanti, mahasiswa membawa lima tuntutan utama kepada pemerintah.
Pertama, mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla dan banjir sebagai bencana nasional, menjamin serta memulihkan kesehatan warga, dan mengadili serta mencabut izin korporasi yang bertanggung jawab atas krisis tersebut.
Kedua, mahasiswa menuntut perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi sekaligus pemulihan kepercayaan pasar.
Ketiga, mereka menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan mendesak agar ruang sipil tetap terjaga.
Keempat, mahasiswa menuntut pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kelima, mereka mendesak penurunan biaya pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, sekaligus meminta pemerintah menjamin akses yang lebih merata bagi masyarakat.
