Lewati ke konten

OWRITE | Berita Terkini di Indonesia dan Belahan Dunia

Your Reading Dose, Right Here

Megapolitan

2.810 Warga Jakarta Tak Bisa Ambil Ijazah karena Biaya, Pemprov DKI Gelontorkan Rp4,67 Miliar

Sebanyak 2.810 warga Jakarta menerima bantuan pemutihan ijazah senilai Rp4,67 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (jakarta.go.id)

Sebanyak 2.810 warga Jakarta menerima bantuan pemutihan ijazah senilai Rp4,67 miliar dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Program ini menyasar warga yang ijazahnya tertahan di sekolah akibat kendala biaya, termasuk lulusan SMK yang menjadi kelompok penerima terbanyak.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, bantuan pemutihan ijazah Tahap II Tahun 2026 tersebut diberikan agar keterbatasan ekonomi tidak menghalangi warga melanjutkan pendidikan maupun mencari pekerjaan.

Iklan

Jangan sampai anak muda kehilangan kesempatan hanya karena ijazahnya tertahan. Setelah ijazah dapat diakses kembali, mereka harus punya kesempatan melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, dan membangun masa depan,”

kata Pramono dalam keterangan resmi yang diterima Owrite, Rabu, 28 Oktober 2026.

Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, total bantuan yang disalurkan mencapai Rp4.671.693.000. Penerima terbanyak berasal dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK), yakni 1.104 orang, disusul 911 lulusan sekolah menengah pertama (SMP).

Sementara itu, bantuan diberikan kepada 304 lulusan sekolah menengah atas (SMA), 289 lulusan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), 199 lulusan sekolah dasar (SD), serta tiga lulusan sekolah luar biasa (SLB).

Persoalan Ijazah Tertahan

Program tersebut menunjukkan persoalan ijazah tertahan akibat kendala biaya masih dihadapi warga dari berbagai jenjang pendidikan.

Padahal, ijazah menjadi salah satu dokumen penting untuk memenuhi persyaratan melamar pekerjaan maupun melanjutkan studi.

Pemprov DKI menyatakan penetapan penerima bantuan dilakukan melalui pendataan, verifikasi, dan validasi secara berjenjang.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta berkoordinasi dengan satuan pendidikan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan.

Dalam momentum Sumpah Pemuda, pemerintah daerah akan terus membuka akses pendidikan dan kesempatan bagi generasi muda. Namun, pemulihan akses terhadap ijazah baru menjadi langkah awal agar penerima dapat kembali memanfaatkan dokumen kelulusannya untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan,”

tandasnya.

Salah satu penerima bantuan, Muhammad Rafli Husain (20), warga Kemayoran, Jakarta Pusat, mengaku ijazah SMA Muhammadiyah 16 miliknya tertahan sejak 2023 karena keterbatasan biaya.

Karena keuangan saya belum memenuhi buat tebus ijazah di sekolah. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bantuan ini. Ini berharga banget buat saya, karena ini penting untuk berlanjut kerja,”

ujar Rafli.

Iklan