Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan akibat aksi unjuk rasa bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, Rabu, 28 Oktober 2026. Pengalihan arus akan dilakukan secara situasional di sejumlah ruas jalan.
Berdasarkan informasi yang diunggah melalui akun Instagram resmi @tmcpoldametro, aksi unjuk rasa dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di empat lokasi, yakni Gedung DPR/MPR RI, Bundaran HI, Monas, dan Tugu Tani.
Terutama jalur Sudirman Thamrin arah dari selatan menuju utara. Sudah disiapkan,”
kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 28 Oktober 2026.
Firman mengatakan pengalihan arus akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sebanyak 1.249 personel lalu lintas disiapkan untuk mendukung pengaturan kendaraan selama aksi berlangsung.
Iklan
Sudah siap, situasional (pengalihan arus lalu lintas). Khusus (personel) lantas 1.249,”
jelas Firman.
Firman pun mengimbau pengendara yang hendak melintas di sekitar lokasi demonstrasi untuk mencari jalur alternatif. Pengendara juga diminta menghindari kawasan yang jadi titik aksi apabila tak memiliki kepentingan mendesak serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI tertahan aparat di depan gedung UOB saat ingin unjuk rasa menuju Bundaran HI, Jakarta Pusat. (Foto: Owrite/Hadi Febriansyah).
Tagih Janji Prabowo
Aksi unjuk rasa tersebut akan melibatkan sejumlah elemen mahasiswa termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dan aliansi BEM dari berbagai kampus yang tergabung dalam Komite Sadar.
Mereka berencana menyampaikan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Aksi itu ditujukan untuk menagih realisasi janji politik pemerintah sekaligus mendesak pemenuhan mandat konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum itu, peserta aksi demonstrasi membawa lima kelompok tuntutan yang mencakup persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, hukum, hingga hak asasi manusia (HAM).
Berikut lima tuntutan yang akan disuarakan dalam demonstrasi tersebut:
Penanganan bencana dan tata kelola lahan. Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, serta menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
Anggaran negara untuk kepentingan rakyat. Mendorong APBN yang berpihak kepada masyarakat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pendidikan dan layanan dasar. Menurunkan biaya pendidikan serta menjamin akses terhadap layanan dasar yang merata.
Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Kebebasan sipil dan penuntasan pelanggaran HAM. Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, serta menghentikan militerisasi di ruang sipil.
