Menteri Koordinator Bidan Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan, provider pembayaran elektronik atau e-payment sudah mulai khawatir dengan kecepatan implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Kekhawatiran ini muncul karena QRIS sudah bisa digunakan diberbagai negara mulai dari ASEAN hingga Jepang.
Airlangga mengatakan, pemerintah terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau (Local Currency Transaction/LCT) melalui QRIS. Saat ini pengguna QRIS di Indonesia sudah lebih dari 50 juta, atau lebih banyak dari pengguna kartu kredit.
“Payment QRIS itu terus meningkat, dan jumlah penggunanya di Indonesia sudah lebih dari 50 juta. Jadi ini sudah lebih tinggi dari penggunaan kredit card,” ujar Airlangga di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (9/10/2025).
QRIS Bisa digunakan di Malaysia, China, hingga Jepang
Dengan banyaknya pengguna QRIS ini, Airlangga mengungkapkan bahwa provider e-payment mulai khawatir dengan sistem pembayaran QRIS. Pasalnya, sistem pembayaran milik Bank Indonesia (BI) ini sudah bisa digunakan di banyak negara.
Sejumlah negara yang sudah mengimplementasikan QRIS diantaranya Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, serta terbaru QRIS akan diimplementasikan di Uni Emirat Arab (UEA).
“Provider e-payment yang lain juga mulai khawatir dengan kecepatan Indonesia mengimplementasikan QRIS di berbagai negara di ASEAN dan non-ASEAN. Di ASEAN antara lain Malaysia, Thailand, Jepang, Tiongkok, Korsel, dan kita sedang mendorong untuk di Uni Emirat Arab,” jelasnya.
Airlangga mengatakan, dengan penggunaan LCT ini bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan ini, pemerintah berharap penggunaan QRIS bisa diperluas.
“Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita tidak menggunakan currency lain untuk transaksi di luar negeri. Nah, ini sangat membantu untuk menjaga stabilitas rupiah kita,” tuturnya.
Adapun berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi QRIS pada Agustus 2025 tercatat tumbuh sebesar 145,07 persen secara tahunan atau year on year (yoy).
