Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons media asing asal Inggris The Guardian yang menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi ‘kota hantu’. Namun Purbaya membantah pernyataan tersebut.
Ia mengatakan, keberlanjutan pembangunan IKN bergantung pada rencana pemerintah. Ia meyakini IKN tidak akan menjadi kota hantu.
Saya nggak tau kan tergantung nanti rencana pemerintah seperti apa. Rasanya sih nggak akan jadi kota hantu,”
Purbaya di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).
Menurut Purbaya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberitaan tersebut Dia menilai, jika perekonomian bisa berjalan baik, maka pemerintah akan ikut memberi dukungan dana.
Kalau ekonominya jadi bagus, uang saya akan banyak nanti, jadi anda nggak usah takut. Jadi jangan dengar prediksi orang luar,” ucapnya.
Purbaya.
Menurut Purbaya, proyek swasta saat ini sudah terlibat dalam pembangunan IKN, Pemerintah sudah menyetujui swasta ikut membangun perumahan di IKN.
Kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita kembangin lagi. Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta bangun rumah di sana, ada beberapa perusahaan gitu. Jadi sepertinya nggak berhenti, masih jalan terus,”
Menkeu.
Dalam artikel yang dirilis oleh The Guardian berjudul Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’ disorot terkait keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto anggaran pembangunan IKN telah berkurang setengahnya, dari sebelumnya 2 miliar poundsterling atau setara Rp43,8 triliun (asumsi Rp21.888) pada 2024, menjadi 700 juta poundsterling atau Rp15,32 triliun pada 2025.
Sedangkan pada 2026 anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan Prabowo hanya sebesar 300 juta poundsterling atau Rp6,47 triliun, sepertiga dari jumlah yang diminta. Investasi swasta juga telah jatuh lebih dari 1 miliar poundsterling dari target.
Selain itu, Prabowo setelah menjadi presiden belum juga berkunjung ke IKN. Bahkan diam-diam menurunkan status Nusantara menjadi ‘ibu kota politik’ pada bulan Mei, meskipun keputusan tersebut baru diumumkan pada bulan September.
