Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan buka suara, terkait Bandara di PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah yang disorot Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
Ia menyatakan, tak pernah mengizinkan bandara IMIP menjadi bandara internasional.
Luhut mengakui, izin pembangunan lapangan terbang diambil dalam rapat yang dipimpinnya bersama sejumlah instansi terkait.
Izin khusus itu katanya, diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik.
Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di morowali atau weda bay menjadi bandara internasional,”
Luhut dalam keterangan resmi dikutip Selasa, 2 Desember 2025.
Luhut menjelaskan, sejarah awal pembangunan kawasan industri Morowali dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dari situ katanya, lahir pemikiran bahwa Indonesia tidak boleh terus mengekspor bahan mentah.
Luhut menilai, untuk mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah.
Dia mengatakan, hanya China yang saat itu siap dan mampu memenuhi kriteria agar Indonesia bisa melakukan hilirisasi.
Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi,”
Luhut.
Singkatnya, Indonesia mulai melakukan hilirisasi nikel dan pemerintah memberikan izin pembangunan bandara.
Izin pembangunan tersebut diambil sebagai fasilitas bagi investor yang ingin berinvestasi dalam proyek hilirisasi.
Menurutnya, fasilitas tersebut wajar diberikan karena China berinvestasi US$20 miliar.
Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,”
Luhut.
Luhut memastikan, selama menjabat tidak memiliki konflik kepentingan, dan tak pernah terlibat dalam bisnis apapun dalam proyek hilirisasi pemerintah.
Selama menjabat, saya menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Saya tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas,”
Luhut.
Ia menyatakan, Presiden Jokowi tidak membuat keputusan sepihak dalam hal ini. Luhut mengatakan bahwa koordinasi penuh pembangunan bandara IMIP dan hilirisasi ada pada dirinya.
Apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya. Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut,” jelasnya.
Luhut.
Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk,”
Ketua Dewan Ekonomi Nasional.
