Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otonomi khusus (otsus) untuk perjalanan dinas luar negeri.
Dana otsus, menurut Prabowo, harus difokuskan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Papua, bukan untuk kepentingan pejabat daerah.
Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat pengarahan kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Ekonomi Khusus Papua di Istana Negara, dikutip Rabu, 17 Desember 2025.
Saya minta benar-benar kepada gubernur, para bupati, tanggungjawab ya. Bupati dan gubernur jangan banyak jalan-jalan luar negeri menggunakan dana otsus,”
kata Prabowo di hadapan para kepala daerah.
Presiden bahkan memastikan komitmen para kepala daerah tersebut dengan meminta jawaban secara langsung.
Bisa? Kok jawabannya kurang?”
tanya Prabowo.
Kemudian, pertanyaan Prabowo dijawab serempak, “Bisa!” oleh seluruh kepala daerah yang hadir.
Eks Menteri Pertahanan itu mengingatkan bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran saat ini tidak hanya datang dari pemerintah pusat, tetapi juga langsung dari masyarakat. Menurutnya, rakyat semakin kritis dan mudah mengawasi kinerja pejabat melalui teknologi.
Rakyatmu itu sudah pintar-pintar. Semua punya gadget. Nanti Mendagri awasi ya. Jangan bupati terlalu lama ada di Jakarta,”
tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa kepala daerah memiliki tanggung jawab moral dan politik kepada rakyat yang memilih dan mempercayakan kepemimpinan kepada mereka.
Ia menegaskan pemerintah pusat siap membantu percepatan pembangunan di Papua, selama pemerintah daerah amanah dan fokus pada kebutuhan rakyat.
Saudara bertanggung jawab kepada rakyatmu. Komite membantu. Para menteri siap membantu. Program-program pusat pun akan kita turunkan ke saudara-saudara,”
ujar Prabowo.
Komite yang dimaksud Presiden adalah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Sementara sejumlah program prioritas nasional yang akan diturunkan ke Papua meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, hingga program swasembada pangan dan swasembada energi.
Untuk itu, Prabowo meminta seluruh kepala daerah di Papua memperkuat koordinasi dengan Komite Eksekutif Otsus Papua serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dalam menyusun program prioritas di daerah masing-masing.
Silakan saudara-saudara merancang, para bupati, gubernur, apa yang menjadi perhatian utama saudara-saudara, kesulitan utama saudara-saudara, prioritas saudara-saudara,”
beber Prabowo.
Ia menegaskan bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan sekaligus, namun dengan penentuan prioritas yang jelas, pembangunan Papua dapat berjalan lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat.
