Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai serangan Israel terhadap Iran sebagai eskalasi serius yang berpotensi mengguncang stabilitas keamanan kawasan Timur Tengah.
Ia menegaskan, konfrontasi terbuka antara dua kekuatan regional tersebut dapat memperluas dampaknya hingga ke tingkat global.
Menurutnya, konflik ini tidak hanya berimplikasi pada kawasan, tetapi juga bisa menyeret aktor-aktor internasional lain ke dalam pusaran krisis.
Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global,”
ujar Amelia dalam keterangan di Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.
Amelia meminta pemerintah Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. Ia menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui diplomasi dan jalur hukum internasional.
Indonesia, menurutnya, perlu berperan aktif dalam mendorong deeskalasi dan membuka ruang dialog agar konflik tidak semakin meluas dan memicu instabilitas kawasan.
Ancaman Ekonomi dan Ketahanan Energi Nasional
Selain aspek geopolitik, Amelia menyoroti dampak ekonomi yang berpotensi dirasakan Indonesia. Salah satunya adalah gangguan distribusi energi global, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang menjadi titik vital perdagangan minyak dunia.
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025, sekitar 30,39 persen kebutuhan minyak mentah untuk kilang BBM nasional masih berasal dari impor.
Kenaikan harga energi akan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri,”
jelas Legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Ia juga mengingatkan potensi tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta arus investasi akibat ketidakpastian global yang meningkat.
Di bidang keamanan, memanasnya situasi di Timur Tengah dinilai bisa memicu polarisasi opini publik di dalam negeri.
Oleh karena itu, komunikasi publik yang akurat dan terukur sangat diperlukan guna mencegah disinformasi serta dinamika sosial yang tidak kondusif.
Amelia mendorong pemerintah segera mengamankan rantai pasok energi nasional, khususnya jalur maritim, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menjaga ketahanan energi.
Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber energi.
Perlindungan WNI dan Peran DK PBB
Tak kalah penting, Amelia meminta pemerintah menyiapkan langkah kontinjensi guna melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di kawasan terdampak konflik. Respons diplomatik cepat diperlukan apabila situasi memburuk.
Pada level internasional, ia mendorong Kementerian Luar Negeri agar mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengambil peran mediasi aktif demi mencegah konflik semakin meluas.
DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Karena itu, langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,”
tutup Amelia.
