Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melakukan langkah efisiensi sebagai respons atas gejolak kenaikan harga minyak dunia.
Beberapa diantaranya penghematan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik, pengetatan perjalanan dinas serta kegiatan rapat, hingga pertimbangan Work From Home (WFH).
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, langkah ini dilakukan agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terdapat tiga fokus utama efisiensi yang dilakukan Setjen DPR yakni penghematan penggunaan BBM untuk pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung DPR, serta pengetatan perjalanan dinas.
Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,”
ujar Indra dalam keterangan resmi dikutip Minggu, 29 Maret 2026.
Indra mengatakan, rencana ini telah dibahas sebelum Hari Raya Idul Fitri. Rencananya, setelah Lebaran akan dimatangkan dan mulai diimplementasikan.
Dia menjelaskan, salah satu kebijakan yang langsung diberlakukan adalah pengaturan penggunaan listrik di kompleks DPR RI. Sebab, mulai pukul 18.00 WIB, dilakukan pemadaman listrik secara terjadwal sebagai bagian dari upaya penghematan energi.
Mulai hari ini kita lakukan pengaturan yang lebih ketat. Jadi bukan sekadar pemadaman, tapi pengaturan waktu penggunaan listrik agar lebih efisien,”
katanya.
Indra mengaku, selama ini penggunaan listrik tetap tinggi meskipun hanya sebagian kecil pegawai yang bekerja di malam hari. Sehingga hal itu berdampak pada operasional gedung secara keseluruhan, termasuk penggunaan lift dan fasilitas lainnya yang harus tetap aktif.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan pada penggunaan BBM kendaraan dinas. Setjen DPR RI menargetkan penghematan sekitar Rp1,5 miliar dalam satu tahun dari kebijakan ini.
Adapun pengurangan konsumsi BBM dilakukan melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional, termasuk optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
DPR Akan Terapkan WFH di Hari Jumat
Di samping itu, Indra menyinggung terkait kemungkinan penerapan kebijakan kerja dari rumah alias WFH pada hari Jumat. Langkah ini dilakukan untuk menekan penggunaan BBM, terutama dari operasional bus antar-jemput pegawai.
Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,”
tuturnya.
Selain itu, Setjen DPR RI juga memperketat pengeluaran untuk kegiatan rapat. Ia mengatakan, jamuan rapat khususnya untuk pertemuan singkat, tidak lagi diperkenankan sebagai bagian dari langkah penghematan.
Sedangkan terkait perjalanan dinas, Indra menegaskan bahwa efisiensi dilakukan secara selektif. Perjalanan dinas yang tidak memiliki urgensi tinggi akan dibatasi, sedangkan kegiatan yang berkaitan langsung dengan fungsi kedewanan tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi seperti pembahasan RUU atau uji publik yang membutuhkan kehadiran langsung, tetap kita fasilitasi. Namun yang bisa dilakukan secara daring, akan kita dorong untuk dilaksanakan secara virtual,”
katanya.
Efisiensi Sampai Akhir 2026
Indra mengatakan, kebijakan efisiensi ini akan diterapkan secara disiplin hingga akhir tahun anggaran. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan ada langkah efisiensi tambahan seiring evaluasi yang dilakukan secara berkala.
Kendati demikian, Indra memastikan seluruh kebijakan itu tidak akan mengganggu pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPR RI.
Menurutnya, dinamika rapat-rapat DPR yang berkaitan dengan kepentingan rakyat tidak dapat dibatasi secara kaku, termasuk dalam hal waktu pelaksanaan.
Rapat-rapat Dewan menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga waktunya sangat dinamis dan tidak bisa dibatasi. Itu tetap menjadi perhatian utama kami,”
imbuhnya.
