Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai kritik, kali ini terkait besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah setiap harinya. Aliansi Ibu Indonesia menilai pengadaan dana hingga Rp1,2 triliun per hari untuk MBG perlu dikaji ulang, terutama di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
Perwakilan Aliansi Ibu Indonesia, Annette Mau, menilai alokasi anggaran tersebut seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor yang lebih mendesak.
Yang paling mendesak, penanganan bencana alam ke BNPB. BNPB, anggarannya di cut begitu luar biasa. Kedua, jaringan kesehatan nasional. Backup-nya bagaimana? Tiga, pendidikan sekolah bobrok, sekolah kurang, dalam arti harus bangun gedungnya. Sekolah bobrok, dalam arti gedungnya udah runtuh, udah hancur, benerin dong!,”
ujar Annette kepada owrite, Kamis, 31 Maret 2026.
Ia pun menyoroti kondisi sekolah yang belum layak, namun tetap menjadi sasaran MBG.
Rantang MBG datang, atap sekolahnya bolong, lantainya bobrok, gurunya merangkap pemulung, pengojek, penjual di pasar, buka warung, saking gajinya kecil. Tapi MBG-nya datang. Such an irony kan? Ironis banget,”
tegasnya.
Annette juga melihat masih banyak sekolah yang tidak memiliki tempat cuci tangan yang sesuai, tapi di sisi lain sekolah tersebut mendapat manfaat MBG-nya.
Sekolahnya itu nggak punya wastafel, MBG-nya datang, itu yang waktu itu Pak Prabowo ngomong, kenapa keracunan, nggak cuci tangan kali? Ya lo pikir, sekolahnya nggak ada tempat cuci tangan, lo bikin dong,”
tegasnya.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah memperkuat lapangan pekerjaan. Pasalnya saat ini banyak orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Menurutnya, uang anggaran MBG itu dialihkan untuk membuka lapangan pekerjaan.
Aduh, di gang rumah saya itu banyak aja yang nongkrong mereka udah lulus tiga tahun yang lalu nggak kerja-kerja. Kalau bukan orang dalam, susah-susah ironi luar biasa,”
ucapnya.
Selain itu, anggaran Rp1,2 triliun untuk MBG bisa digunakan untuk hal lain, misalnya dialokasikan untuk biaya visum gratis. Banyak korban KDRT yang mau vaksin tapi tidak ditanggung BPJS.
Bisa juga dialokasikan untuk pemasangan wifi di tempat umum, agar masyarakat bisa menggunakan secara gratis seperti di negara lain.
Kesehatan juga, kasihan kemarin pasien cuci darah tuh ditolak karena BPJS-nya mati. Orang masa nyawanya tergantung dari jaminan kesehatan nasional. Kita udah jadi WNI, nyawanya dimain-mainin,”
tandasnya.
