Karena anak nanti bergantung pada sekolah atau keluarga bergantung pada bantuan negara. Dan bahkan nanti cenderung tidak membangun kemandirian keluarga kalau tidak dibangun sistem. Dan bahkan ada potensi kalau hal-hal serupa di daerah lain yang selama ini terjadi tidak diperbaiki kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahannya,”
katanya.
Selain itu, ada potensi standar gizinya yang tidak terbangun sesuai sasaran atau sesuai tujuan. Karena kalorinya bisa cukup bikin kenyang, tapi proteinnya kurang, dan gizinya kurang karena juga mikronutriennya tidak terpenuhi.
Ada pula risiko keracunan massal karena daerah 3T infrastrukturnya terbatas dan higienitasnya rendah. Dan juga distribusi ke wilayah 3T ini mahal dan kompleks.
Dokter Dicky pun memberi usulan kepada pemerintah agar program MBG ini diintegrasikan dengan intervensi pada kelompok prioritas, yakni pada seribu hari pertama kehidupan saja.
Misalnya satu dapur sekolah, kantin sekolah atau dapur yang dibangun masyarakat melayani sekolah, ibu hamil, balita. Termasuk juga dana yang ada ini harusnya juga bisa diprioritaskan,”
jelasnya.
Menurutnya program tersebut diprioritaskan pada wilayah 3T saja agar bisa memperbaiki masalah stunting. Sebab stunting masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan satu intervensi saja. Menurut Dicky, stunting masalah lintas generasi yang harus diselesaikan sejak ibu hamil.
Kalau itu tidak dibangun, ya kita hanya mengobati dampak-dampaknya saja, tidak menyelesaikan atau menuntaskan akar masalah,”
tandasnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) akan mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema distribusi lima hari. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu fresh food.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang mengatakan, khusus untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), pemerintah menerapkan pendekatan berbeda. Di wilayah tersebut, distribusi makanan difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks.
Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan,”
ujar Nanik dalam keterangan resminya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.
Dengan demikian, diharapkan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak meskipun berada di wilayah dengan tantangan logistik. BGN menegaskan bahwa seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan, guna memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
