Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengklarifikasi terkait persetujuan akses lintas udara militer Amerika Serikat (AS) di wilayah udara Indonesia, di mana pesawat militer AS dapat melewati wilayah udara RI tanpa adanya izin.
Menurut Kemhan RI, dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal dan masih dalam tahap pembahasan internal dan antar instansi.
Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,”
kata Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait dalam keterangan resmi, Senin, 13 April 2026.
Kemhan RI juga menegaskan bahwa setiap pembahasan kerja sama pertahanan dengan negara lain mengutamakan kepentingan nasional, menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara penuh, serta berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.
Sehubungan dengan hal tersebut, setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis, sebelum dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan mekanisme dan kewenangan yang berlaku serta pertimbangan seluruh pemangku kepentingan yang terkait,”
ujar Rico.
Selain itu, otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara RI, menurut Rico, sepenuhnya berada pada negara Indonesia. Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional.
Kemhan RI juga menegaskan bahwa setiap rencana kegiatan harus sesuai dengan hukum nasional masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti seluruh proses harus mengikuti peraturan perundang-undangan, mekanisme kelembagaan, dan keputusan politik negara. Tidak ada ruang bagi implementasi sepihak di luar hukum Indonesia,”
jelasnya.
Kemhan menekankan bahwa Indonesia tetap menjunjung kerja sama pertahanan dengan semua negara berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan, tanpa mengesampingkan kepentingan nasional dan kedaulatan negara.
