Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Saiful Mujani memaparkan dampak bila seorang presiden menutup diri terhadap masukan para ahli dan ilmuwan.
Hal ini sebagai respons pernyataan Presiden Prabowo yang mewacanakan penertiban pengamat yang dianggap kerap berbeda pandangan dengan pemerintah.
Kalau membuat kebijakan seharusnya berbasis sains, hasil riset dan sebagainya. Itu adanya pada kalangan ilmuwan, akademisi, dan teknokrat,”
kata Saiful kepada Owrite.id, Kamis, 16 April 2026.
Ia menilai Prabowo memiliki kecenderungan bias konfirmasi dalam mengambil keputusan. Secara psikologis, Prabowo tampak tidak siap dan tidak cukup terbuka menerima pandangan yang berbeda dengan keyakinannya.
Teknokrat kadang-kadang diminta datang ke Istana (untuk berikan pandangan), tapi Prabowo karena sudah punya sikap lebih dulu, dia hanya mau mendengar apa yang mau ia dengar,”
sambung Saiful.
Keengganan presiden untuk mendengarkan pakar bakal berdampak terhadap arah perpolitikan dan kualitas kebijakan negara, lantaran tidak merujuk sains dan riset valid. Kebijakan yang diambil pun tidak tepat sasaran dan berisiko memperburuk kondisi bangsa.
Prabowo juga dianggap punya anggapan tertentu perihal benar dan salah, tapi pada dasarnya seorang presiden tidak perlu harus tahu semua hal, cukup hal besar alias tidak dituntut untuk mengetahui detail seluruh urusan negara secara teknis.
Hal vital yang juga jadi sorotan ialah kemampuan merekrut orang-orang yang mumpuni dalam bidangnya. Pada titik inilah, Saiful menilai Prabowo telah gagal. Misalnya, Merekrut Sugiono sebagai Menteri Luar Negeri. Seharusnya urusan itu diserahkan kepada diplomat atau orang karier yang bertahun-tahun menangani bidang tersebut.
Merekrut orang yang kapabel dalam bidangnya (adalah) keharusan, tapi Prabowo tidak mampu melakukan itu. Dia merekrut kroni-kroninya, anak buahnya,”
ujar Saiful.
Target ambisius pemerintah, misalnya 8 persen pertumbuhan ekonomi, juga dinilai tak realistis dengan cara kerja saat ini. Sebab, lanjut Saiful, kondisi utang saat ini naik, defisit anggaran turut naik. Hal itu dapat memperparah kondisi negara.
Polemik ini bermula ketika Presiden Prabowo menegaskan bakal menertibkan pengamat yang dia anggap rugi di bawah pemerintahannya. Ia klaim pihak-pihak itu sama dengan koruptor yang merugikan negara, serta ia klaim memiliki data intelijen perihal pengamat menerima duit dari kelompok tertentu guna membiayai kegiatan mereka.
Mungkin karena merasa kalah, tidak punya kekuasaan, atau ada pihak yang hilang rezeki, terutama maling-maling, koruptor-koruptor, ya, merasa rugi dengan pemerintah. Kami mau tertibkan,”
ujar dia dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.
Respons Prabowo itu setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan “ada pihak yang mengatakan ekonomi di Indonesia mengalami krisis”.
Pengamat-pengamat ada beberapa macam, menurut saya. Ada pengamat-pengamat yang tidak suka pemerintahnya sendiri berhasil, karena berbagai motivasi. Tapi menurut saya, sikap mereka itu sikap yang sempit, bukan patriotik,”
kata Prabowo.
