Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sahroni mendesak Kejaksaan Agung segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) setelah penggeledahan dilakukan di kantor lembaga tersebut.
Menurut Sahroni, langkah Kejagung membongkar dugaan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menunjukkan keseriusan Presiden RI, Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi, termasuk di program unggulannya sendiri.
“Nah, jadi terkait dengan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ini kan tindakan yang memang harus ditindak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu Bapak Presiden Prabowo,”
kata Sahroni kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 3 Juni 2026.
Ia menegaskan program MBG pada dasarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, besarnya anggaran yang digelontorkan dinilai membuka peluang penyalahgunaan oleh oknum yang tergoda melakukan korupsi.
“Program MBG ini secara penyaluran dari keinginan Bapak Presiden itu sangat baik. Tapi kan ada dugaan pihak-pihak yang memiliki latar belakang melakukan tindak pidana yaitu korupsi. Kenapa? Karena memang anggarannya cukup besar, orang bisa gelap mata,”
ujarnya.
Sahroni menilai penggeledahan yang dilakukan Kejagung menjadi bukti bahwa pemerintah tidak akan mentolerir siapa pun yang mencoba bermain-main dengan uang rakyat.
“Tapi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung saat ini dengan menggeledah kantor BGN, membuktikan bahwa Presiden enggak main-main dengan mereka yang mau main-main,”
tegasnya.
Kejagung Diminta Gerak Cepat
Karena itu, ia meminta Kejagung bergerak cepat dan segera mengumumkan pihak-pihak yang diduga terlibat agar polemik yang berkembang di publik tidak berlarut-larut.
“Maka saya minta Kejaksaan Agung, kalau sore nanti press conference, segera saja tetapkan para mereka yang melakukan tindak pidana korupsi untuk memperjelas masalah yang mereka sedang hadapi,”
katanya.
Sahroni juga membantah anggapan bahwa pengusutan kasus di BGN berpotensi mengganggu jalannya program MBG.
Sebaliknya, menurut dia, penindakan sejak dini justru diperlukan agar program strategis tersebut tidak semakin rusak akibat praktik korupsi.
“Ini bagus malahan. Lebih cepat lebih baik untuk menindak mereka dalam prosesi penyalahgunaan kekuasaan. Kalau nanti tidak disikapi oleh aparat penegak hukum, malah lebih bahaya,”
ujarnya.
Program MBG Dinilai Bermasalah
Ia menilai berbagai keluhan masyarakat selama ini muncul bukan karena programnya bermasalah, melainkan akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
“Programnya bagus, tapi penyalurannya tidak sempurna. Ini yang menyebabkan banyak terjadi komplain di masyarakat. Dan ini harus diluruskan secepatnya,”
lanjutnya.
Ke depan, Sahroni berharap persoalan serupa tidak kembali terulang. Ia juga menekankan pentingnya figur profesional untuk memimpin BGN agar program MBG berjalan sesuai tujuan awal pemerintah.
“Jangan sampai terjadi hal lagi seperti yang saat ini. Jadi pengganti dari yang Ketua BGN ini adalah orang yang memang profesional,”
pungkasnya.
