Komisi VII DPR RI menyoroti masih rendahnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengantongi Sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan biaya dan minimnya pendampingan yang diterima pelaku usaha.
Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) memperluas program fasilitasi sertifikasi SNI gratis bagi UMKM pada 2027 agar produk lokal lebih mudah menembus pasar yang lebih luas.
Hari ini masih banyak sekali keterbatasan terkait pendampingan dan pembiayaan. Saya harap di 2027 ini bisa lebih maksimal bagaimana pelaku UMKM nantinya bisa difasilitasi sertifikasi SNI secara gratis,”
kata Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI bersama Kepala BSN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa, 16 Juni 2026.
Menurut politikus Partai Golkar itu, penguatan standardisasi tidak boleh hanya berhenti pada penyusunan aturan. Negara juga harus memastikan UMKM mampu memenuhi standar yang ditetapkan tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Pada saat yang sama, Andhika mendukung usulan tambahan anggaran BSN untuk mempercepat penyusunan dan harmonisasi SNI pada sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah. Mulai dari mineral, kendaraan listrik, baterai, pangan, alat kesehatan hingga ekonomi digital.
Tambahan anggaran yang diajukan ini harapan saya bagaimana bisa terus mempercepat penyusunan dan juga harmonisasi SNI pada sektor-sektor yang strategis seperti sektor mineral, kendaraan listrik, baterai, pangan, alat kesehatan dan juga ekonomi digital,”
ujarnya.
Perbaikan Layanan di Lapangan
Ia menilai penguatan standardisasi harus dibarengi dengan perbaikan layanan di lapangan. Salah satunya melalui pendampingan penerapan standar, digitalisasi layanan standardisasi, serta pemerataan fasilitas laboratorium di daerah.
Lalu pendampingan implementasi standar, digitalisasi layanan standarisasi dan juga peningkatan kapasitas laboratorium di daerah tidak hanya terfokus di Jakarta,”
tuturnya.
Andhika mengingatkan ambisi pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi tidak akan berjalan optimal tanpa sistem standardisasi yang kuat dan diakui secara internasional.
Menurutnya, standar yang jelas dan sistem penilaian yang kredibel menjadi syarat utama agar produk Indonesia mampu bersaing di pasar global.
Pemerintah tentu juga sudah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi melalui hilirisasi dan juga industri. Jadi seluruh pokok ini membutuhkan standar yang jelas, sistem penilaian kesesuaian serta pengakuan internasional agar mampu bersaing di pasar global,”
katanya.
Ia menegaskan, BSN memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi industri nasional menuju sektor berteknologi tinggi dan bernilai tambah.
Saya mendukung bagaimana penguatan BSN nantinya juga akan mempercepat terkait juga dengan transformasi industri menuju industri berteknologi tinggi dan bernilai tambah sesuai dengan arahan RPJMN. Lalu juga tentunya BSN ini bagaimana harus juga memiliki peran untuk bisa mendukung target pertumbuhan ekonomi dan juga hilirisasi,”
tegasnya.
