Terancam Gagal Berkarir, 1.023 Dokter Muda Terjebak Status Tak Jelas

Menurut Anis, hak atas pendidikan tak berhenti pada proses belajar mengajar. Namun, juga mencakup pengakuan negara terhadap hasil pendidikan yang telah ditempuh.

Dia menyinggung saat para dokter muda sudah menuntaskan seluruh proses pembelajaran kedokteran tapi malah tak bisa mendapatkan pengakuan formal.

Baik berupa ijazah maupun sertifikat kompetensi, maka tindakan ini berpotensi kuat melanggar hak asasi manusia, khususnya hak untuk mengembangkan diri,”

jelas Anis.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan adanya potensi pelanggaran Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

1.023 dokter muda terdampak

Komnas HAM mencatat sedikitnya 1.023 dokter muda terdampak dalam kasus ini. Dengan status kelulusan yang tak jelas imbas ketentuan batas masa studi dan mekanisme kelulusan uji kompetensi.

Anies menjelaskan para dokter muda itu dihadapkan pada persoalan pelik terkait batas masa studi hingga keharusan untuk pindah kampus.

“Kewajiban untuk mengundurkan diri, hingga ancaman nyata berupa drop out dari institusi pendidikan mereka,” tutur Anis.

jelas Anis.

Pilihan Editor · Rika Pangesti · 18 Juni 2026

Komnas HAM Soroti Karut-Marut Sertifikat Dokter Muda: 1.023 Lulusan Terancam Statusnya Gantung

Kondisi itu dinilai tak hanya berdampak pada individu. Tapi, juga berpotensi mengganggu pemenuhan hak masyarakat atas layanan kesehatan.

Anis menyoroti ironi besar dalam sistem kesehatan nasional. Di tengah kebutuhan sekitar 278.000 dokter, Indonesia baru memiliki sekitar 179.000 dokter, atau masih kekurangan sekitar 105.000 tenaga medis.

Angka kekurangan yang begitu masif ini tentu saja bukan sekadar statistik kosong, melainkan sebuah realitas yang membawa risiko nyata terhadap pemenuhan hak atas kesehatan,”

ujarnya.

Komnas HAM mengidentifikasi sejumlah hambatan sistemik dalam proses pendidikan dokter, mulai dari tahapan ujian hingga pengumuman hasil dan tindak lanjut kelulusan.

Namun, akar persoalan disebut mengerucut pada regulasi Permenristekdikti Nomor 18 Tahun 2018 yang dinilai dalam praktiknya justru menimbulkan ketidakpastian status bagi mahasiswa profesi.

Regulasi ini di lapangan justru menjelma menjadi salah satu hambatan utama yang mengganjal langkah profesi dokter,”

kata Anis.