Menurutnya, mekanisme tersebut tidak lagi relevan jika kawasan yang digunakan untuk tambang sudah kehilangan fungsi hutannya.
Agak aneh kalau kemudian ada izin yang namanya pinjam pakai untuk tambang. Tambang itu sudah pasti tidak ada pohonnya. Apa yang dipinjam pakai?”
ujarnya.
Alex menegaskan, apabila suatu kawasan memang telah berubah fungsi dan digunakan untuk kepentingan nasional, pemerintah harus memberikan kejelasan statusnya.
Jangan sampai kita terus berputar-putar tanpa ada kepastian,”
tegasnya.
Tumpang Tindih Perizinan
Menurut dia, ketidakjelasan status kawasan hutan selama ini berpotensi menimbulkan persoalan baru, mulai dari tumpang tindih perizinan hingga konflik pemanfaatan lahan.
Selain persoalan alih fungsi lahan, Alex juga menyoroti implementasi kebijakan perdagangan karbon atau carbon trading yang hingga kini dinilai belum memiliki arah yang jelas.
Ia menilai perdagangan karbon sebenarnya dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga kelestarian kawasan hutan sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan.
Namun, pemerintah perlu memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai mekanisme dan manfaat kebijakan tersebut.
Alex juga meminta pemerintah mengkaji ulang berbagai kebijakan terkait kawasan hutan, termasuk mekanisme tukar-menukar kawasan hutan, dengan tetap mengedepankan fungsi ekologis dan keberlanjutan lingkungan.
Karena itu, Panja Alih Fungsi Lahan Komisi IV DPR RI mendorong adanya pembenahan tata kelola kawasan hutan agar setiap kebijakan pemanfaatan ruang memiliki kepastian hukum dan tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.
Jangan sampai kita terus berputar-putar tanpa ada kepastian,”
ujarnya.