Komisi XII DPR mengungkap salah satu penyebab antrean tersebut diduga karena penyalahgunaan BBM subsidi. Meskipun stok BBM nasional diklaim dalam kondisi aman.
Ada dugaan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,”
kata Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.
Dia menyampaikan demikian saat rapat dengar pendapat Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas dan PT Pertamina Patra Niaga.
Menurutnya dari laporan Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup.
Bahkan sangat mencukupi di depot masing-masing,”
tutur Bambang.
Namun, fakta di sejumlah daerah menunjukkan antrean panjang justru terjadi di banyak SPBU.
Bambang kemudian minta penjelasan penyebab antrean yang terjadi hampir sepekan terakhir. Dari hasil rapat, DPR menemukan dua faktor utama.
Pertama, terjadi pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM non-subsidi beroktan tinggi ke BBM subsidi.
Kedua, muncul dugaan adanya pihak-pihak yang menyalahgunakan BBM subsidi untuk dijual kembali ke sektor industri atau pihak lain.
Ada dugaan terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,”
ujar Bambang.
Dia menambahkan, BPH Migas sudah melakukan pengawasan terhadap dugaan tersebut. Hal itu termasuk operasi tangkap tangan bersama aparat penegak hukum.
Bambang meminta Pertamina Patra Niaga segera mengoptimalkan distribusi BBM. Selain itu, jam operasional SPBU diperpanjang. Kemudian, menambah armada mobil tangki agar pasokan ke SPBU lebih cepat sehingga antrean bisa segera terurai.
Konsumsi BBM Subsidi Melonjak
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan stok Biosolar, Pertalite, dan minyak tanah masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, antrean dipicu meningkatnya konsumsi BBM subsidi akibat peralihan pengguna BBM non-subsidi.
Di beberapa daerah, terutama jalur logistik seperti Trans Sumatra, lonjakan konsumsi mencapai 10 hingga 15 persen.
Di daerah-daerah tertentu, indikasi kenaikan konsumsi hampir mencapai 10-15 persen, dan semua sudah kita antisipasi,”
kata Wahyudi.
Ia juga mengakui masih ditemukan praktik penyalahgunaan BBM subsidi. BPH Migas telah memblokir QR Code kendaraan yang terindikasi melakukan kecurangan dan menyerahkan sejumlah kendaraan pelaku ‘pengerit’ kepada aparat penegak hukum.
Wahyudi minta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan karena kondisi stok masih mencukupi.
Belilah BBM sesuai kebutuhan dengan antrean yang bijak dan wajar,”
ujar Wahyudi.
