Pemerintah Kebut RUU HAM Masuk DPR, Aturan Sejumlah Lembaga Bakal Tersingkir

Setelah proses itu selesai, pemerintah akan menyerahkan draf tersebut ke Sekretariat Negara untuk diterbitkan Surpres sebagai dasar pembahasan bersama DPR.

Prosesnya sudah diharmonisasi. Diharmonisasi oleh Kementerian Hukum, tepatnya Ditjen PP. Prosesnya lagi di Direktur Harmonisasi. Kalau timeline kita secepatnya nanti kalau sudah clean and clear ya kita serahkan ke Setneg untuk minta Surat Presiden,”

ujarnya.

Pemerintah juga masih mematangkan substansi revisi, terutama terkait pengaturan lembaga nasional HAM. 

Semula, pemerintah ingin memasukkan Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) ke dalam revisi tersebut.

Awalnya kan keinginan kita lembaga nasional HAM itu kita atur di situ semua. Empat LN HAM itu. Tapi perkembangan terakhir ini agak rumit,”

kata Mugiyanto.

Hanya Mengatur Komnas HAM

Karena belum tercapai kesepakatan, pemerintah kini mempertimbangkan tetap menggunakan skema seperti undang-undang yang berlaku saat ini dengan hanya mengatur Komnas HAM. 

Meski begitu, pembahasan masih berlangsung dalam proses harmonisasi.

Opsinya adalah seperti undang-undang sebelumnya kita hanya mengatur Komnas HAM saja. Komnas Perempuan, KPAI, dan KND tidak dimasukkan. Jadi kita masih ada pembahasan soal itu,”

tuturnya.