Wamen HAM Blak-blakan, Tidak Kompaknya LN HAM Bikin Harmonisasi RUU Jadi Rumit

Mugiyanto juga membantah anggapan bahwa penyusunan RUU HAM minim partisipasi publik. Menurutnya, pemerintah telah berulang kali mengundang berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komnas HAM, untuk terlibat dalam pembahasan.

Persoalannya itu memang teman-teman Komnas HAM ini tidak mau duduk bareng ketika kita membahas pasal-pasal tentang itu. Sehingga disalahpahami. Misalnya Komnas HAM mengatakan tupoksi untuk melakukan pengkajian, penyuluhan tidak disebutkan. Tetapi ini kan undang-undang payung. Itu tidak perlu disebutkan, tetapi bisa dilakukan,”

ujarnya.

Ia menilai kritik yang menyebut pemerintah tidak melibatkan publik tidak sepenuhnya tepat. Sebab, pembahasan revisi UU HAM telah berlangsung sejak lama dan melibatkan berbagai forum konsultasi dengan akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga lembaga nasional HAM.

Kita undang, kita minta masukan tertulis tidak dilakukan. Tetapi berikutnya mengatakan kami tidak dilibatkan. Itu bagaimana? Kan enggak pas lah. Kita ingin membuat perubahan, perbaikan. Supaya itu terjadi ya harus masuk, ikut pembahasan RUU HAM,”

katanya.

Pemerintah Klaim Tetap Buka Ruang Dialog

Meski demikian, Mugiyanto menegaskan pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. 

Menurutnya, revisi UU HAM justru disusun untuk memperkuat perlindungan HAM, bukan mengurangi independensi Komnas HAM.

Bagaimanapun kita membahas tentang Undang-Undang HAM. Sebisa mungkin kita mendengarkan dan mengajak keterlibatan semua stakeholders, baik teman-teman NGO, akademisi maupun terutama lembaga nasional HAM,”

tegas Mugiyanto.