Kebijakan pemerintah yang membangun Universitas Republik Indonesia (URI) dikritik karena bukan solusi atas persoalan mendasar pendidikan tinggi di Tanah Air.
Kritik itu disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Pemerintah diminta prioritaskan pembenahan perguruan tinggi yang sudah ada ketimbang mendirikan institusi baru.
JPPI memandang yang dibutuhkan Indonesia hari ini bukan universitas baru, melainkan keberanian untuk memperbaiki universitas yang sudah ada,”
kata Koordinator Advokasi JPPI Ari Hardi, dalam keterangannya, Jumat, 24 Juli 2026.
Ari menjelaskan Indonesia saat ini tidak mengalami kekurangan perguruan tinggi. Menurutnya, persoalan utama pendidikan tinggi justru terletak pada ketimpangan kualitas antar kampus hingga mahalnya biaya kuliah.
Indonesia telah memiliki ratusan perguruan tinggi negeri dan ribuan perguruan tinggi swasta yang setiap tahun mendidik jutaan mahasiswa,”
jelas Ari.
Selain itu, Ari menilai persoalan pendidikan tinggi di Indonesia terletak pada pemerataan akses pendidikan.
Ketimpangan kualitas, keterbatasan pendanaan riset. Mahalnya biaya kuliah, kesejahteraan dosen yang belum memadai, serta kesenjangan mutu antarwilayah,”
ujarnya.
JPPI pun mempertanyakan prioritas pemerintah yang memilih membangun universitas baru di tengah berbagai persoalan yang masih membelit perguruan tinggi.
Ari heran dengan kebijakan membangun URI karena banyak perguruan tinggi di daerah yang masih minim fasilitas penunjang.
Ketika jutaan mahasiswa masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, ketika banyak perguruan tinggi daerah masih kekurangan laboratorium, dosen, dan fasilitas pembelajaran, mengapa pemerintah justru memilih membangun lembaga baru?”
tutur Ari.
Menurut Ari, penguatan kualitas perguruan tinggi yang telah beroperasi akan beri dampak lebih nyata bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi dibanding membangun institusi baru.
Pemerintah era Presiden Prabowo Subianto secara resmi sudah memperkenalkan URI. Status URI tak diposisikan sebagai perguruan tinggi negeri biasa yang menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Menurut Gubernur URI Donny Ermawan perkuliahan di institusi baru tersebut akan diselenggarakan dengan skema beasiswa. Kata dia, beasiswa akan menanggung seluruh kebutuhan akademik para peserta didik hingga lulus.
Beasiswa, beasiswa semuanya,”
kata Donny usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
