Krisis iklim yang memicu panas ekstrem dan kekeringan mulai memberi dampak serius terhadap kehidupan masyarakat. Di Jawa Barat, sebanyak 214.381 jiwa di 207 desa terdampak kekeringan dan mengalami krisis air bersih.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai kondisi tersebut tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang memiliki kemampuan terbatas untuk beradaptasi terhadap cuaca ekstrem.
Dampak panas ekstrem di Jawa Barat tidak hanya memutus hak masyarakat atas air, namun juga bisa berdampak pada hak atas kesehatan dan mata pencaharian mereka,”
kata Usman dalam keterangannya dikutip Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Usman, masyarakat prasejahtera menghadapi dampak yang lebih berat karena keterbatasan ekonomi membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan untuk melindungi diri dari suhu ekstrem.
Kondisi itu terutama dirasakan pekerja sektor informal yang tetap harus bekerja di tengah cuaca panas dan memiliki sedikit kesempatan untuk beristirahat atau mencari tempat berteduh.
Yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga adalah orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan dan bekerja di sektor informal dengan pekerjaan yang tidak tetap, pendapatan rendah, dan sedikit kesempatan untuk beristirahat dan berteduh,”
ujarnya.
Akses Listrik
Persoalan tersebut semakin kompleks bagi masyarakat yang memiliki akses listrik terbatas. Usman mengatakan, lebih dari satu juta orang di Indonesia masih belum memiliki akses listrik, sementara sebagian lainnya menghadapi pasokan listrik yang tidak stabil.
Kondisi itu membuat sebagian masyarakat miskin tidak memiliki kemampuan untuk menggunakan perangkat pendingin seperti kipas angin maupun pendingin ruangan ketika suhu meningkat.
Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan tidak memiliki akses, atau tidak mampu membeli, listrik untuk kipas angin atau unit pendingin udara, dan mereka juga tidak mampu membeli panel surya,”
kata Usman.
Karena itu, menurut dia, mitigasi panas ekstrem tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan individu untuk bertahan di dalam rumah.
Pemerintah perlu memastikan kelompok yang paling rentan tetap memperoleh perlindungan ketika cuaca ekstrem terjadi.
Amnesty mendorong pemerintah mengembangkan pedoman kesehatan untuk menghadapi periode cuaca ekstrem sekaligus memastikan setiap kota memiliki rencana aksi penanggulangan cuaca ekstrem atau mekanisme perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan iklim.
Program perlindungan sosial yang dirancang dengan baik dan didukung sumber daya yang memadai dapat membantu mengurangi beberapa dampak terburuk dari perubahan iklim seiring dengan krisis demi krisis yang melanda Indonesia,”
ujarnya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 28 Juli 2026 menyatakan fenomena El Nino 2026 telah aktif dan berpotensi mencapai level sangat kuat.
Selain kekeringan di Jawa Barat, enam provinsi lainnya juga dinilai rawan kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau dan ancaman El Nino.
Keenam wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Di Jawa Barat, luasan wilayah yang terdampak kebakaran lahan juga telah mencapai 61,86 hektare.
