Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar berpendapat pemerintah belum konsisten menerapkan narasi efisiensi anggaran dengan kebijakan dan program yang tetap dijalankan.
Kebijakan seperti kenaikan tunjangan kinerja (tukin) TNI dan Kementerian Pertahanan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Universitas Republik Indonesia, Sekolah Rakyat, hingga Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dinilai perlu dikaji berdasar prioritas kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi dan berbagai persoalan.
“Ketika kebijakan seperti itu tetap dijalankan sementara diagung-agungkan efisiensi anggaran sejak awal, saya pikir Presiden Prabowo dan segenap jajarannya sudah menelan ludah sendiri,”
kata Adinda dalam keterangan tertulis yang diterima pada Senin, 3 Agustus 2026.
Menurut Adinda, persoalan bukan semata-mata pada ada atau tidak anggaran sebuah program, melainkan bagaimana pemerintah menentukan kebutuhan yang harus didahulukan. Efisiensi semestinya tidak berhenti pada penghematan anggaran, tetapi juga memastikan dana negara diarahkan kepada kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat.
Beda Definisi, Beda Butuh
Sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian pemerintah, termasuk kondisi sekolah, kesejahteraan guru dan dosen, serta berbagai persoalan sosial lainnya. Adinda mengatakan kebijakan yang tidak mempertimbangkan kebutuhan tersebut berisiko memperlihatkan ada perbedaan antara definisi prioritas pemerintah dengan kebutuhan masyarakat.
“(Hal) yang dianggap prioritas adalah hal-hal tertentu yang menjadi kepentingan atau kebutuhan pemerintah dan kelompok terkait, tapi bukan suara yang dimunculkan oleh rakyat,”
ujar Adinda.
Ia pun mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menyampaikan pemahaman terhadap persoalan masyarakat tanpa diikuti kebijakan yang konkret. Menurutnya, keberpihakan pemerintah perlu ditunjukkan melalui keputusan anggaran yang konsisten dengan persoalan paling mendesak.
Jangan Abai Kritik Sipil
Adinda juga menilai kritik masyarakat sipil terhadap sejumlah kebijakan pemerintah sebenarnya telah disampaikan melalui berbagai saluran. Maka, pemerintah seharusnya menjadikan kritik dan masukan publik sebagai bahan evaluasi dalam menentukan kebijakan.
Pemerintah perlu memiliki arah dan prioritas yang lebih jelas agar kebijakan pembangunan tidak berjalan berlawanan dengan narasi efisiensi anggaran.
“Menjadi kebijakan yang tidak masuk akal, tidak berkeadilan dan tidak punya prioritas dan arah yang jelas,”
tutup Adinda.
