Mulai September 2026! 470 Layanan Kementerian Hukum Beralih Digital, Tak Bisa Lagi Manual

Tak hanya mengubah sistem layanan, Kementerian Hukum juga buka pintu deregulasi terhadap berbagai aturan yang dianggap menghambat investasi.

Semua aturan penghambat investasi akan dikaji dan dilakukan deregulasi,”

jelas Supratman.

Dia menekankan hukum seharusnya jadi instrumen yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan justru menciptakan hambatan baru bagi investor.

Hukum tidak boleh menjadi hambatan investasi, melainkan harus mampu menjadi pendorong dan memutus mata rantai biaya tinggi,”

ujarnya.

Pilihan Editor · Anisa Aulia · 4 Agustus 2026

Rupiah Melemah Tembus Rp18.028 per Dolar AS, Investor Wait and See Jelang Data Ekonomi RI

Dalam kesempatan itu, Supratman juga mengumumkan insentif bagi pelaku usaha. Kementerian Hukum membebaskan biaya pemberitahuan persetujuan atas laporan tahunan perseroan terbatas hingga 31 Desember 2026.

Dialog bersama APINDO tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Sebelum sesi dialog dimulai, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan keynote speech mengenai iklim investasi dan strategi menjaga ketahanan ekonomi Indonesia.